Kesampingkan Politisasi Corona, Pemerintah Diminta Fokus ke UMKM dan BUMN

JAKARTA - Pandemi virus Corona (Covid-19) tidak hanya mempengaruhi jalannya pemerintahan, tapi mengganggu semua sektor. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada mata pencaharian dengan penghasilan harian.

(Baca juga: New Normal, Gugus Tugas Terbitkan Aturan dan Persyaratan Perjalanan Orang)

Namun, di tengah krisis ini, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade menyayangkan ada beberapa pihak yang mempolitisasi keadaan di tengah Pandemi Covid-19. (Baca juga: Update Kasus Corona 9 Juni 2020: Penambahan Pasien Positif Capai 1.043 Orang)



"Saya mengkritisi teman-teman yang terlalu naif mempolitisir keadaan krisis yang sedang berusaha kita atasi bersama, ada yang mengatakan bahwa alokasi ini untuk memuluskan salah satu menteri menjadi Capres di 2024 misalnya," kata Andre, Selasa (9/6/2020).

Dalam merespons kondisi ini, Andre Rosiade mengatakan, yang perlu dilakukan Pemerintah saat ini untuk menyelamatkan kalangan menengah bawah dan menengah, adalah dengan memberikan alokasi anggaran untuk UMKM dan memperkuat BUMN. Pandangan ini disampaikan Andre terkait alokasi anggaran PEN (Program Ekonomi Nasional).

"Bila dilihat dari komposisi alokasinya, saya melihat pemerintah cukup komprehensif memperhatikan sektor-sektor yang perlu diberikan stimulus. Dalam catatan saya, lebih dari 65% alokasi anggaran digunakan untuk stimulus ke masyarakat miskin dan UMKM. Angka ini sekitar Rp420 Triliun dari sekitar Rp640 Triliun yang disiapkan," ucap Andre.

Rincian alokasi dana untuk masyarakat miskin dan sektor UMKM diantaranya Dukungan Konsumsi bagi Rumah Tangga Miskin, rentan dan terdampak Covid-19 sebesar Rp172,1 Triliun, Subsidi Bunga untuk UMKM Rp34,15 Triliun, Insentif Perpajakan untuk UMMK sebesar Rp123,01 Triliun , alokasi untuk penjaminan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp6 Triliun dan penempatan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 87,59 Triliun.

"Sektor UMKM harus diprioritaskan karena sektor ini menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah juga perlu untuk menstimulus BUMN. BUMN itu seperti lokomotif, membawa gerbong kita. BUMN yang perlu distimulus terutama BUMN yang menjalankan penugasan dan proyek strategis nasional," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Khusus untuk stimulus ke BUMN, Andre menjelaskan, bahwa stimulus ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat luas dapat terus berlangsung dengan baik seperti penyediaan listrik dan BBM. Termasuk juga untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro dapat berjalan dengan baik.

Andre memaparkan bahwa bentuk stimulus ke BUMN terdiri dari beberapa dukungan, antara lain pertama, percepatan pembayaran utang subsidi/kompensasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan fungsi penugasan seperti PLN dan Pertamina, kedua PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN.

"Yang menjalankan proyek strategis nasional agar rencana pembangunan kita tetap dapat berjalan dan ketiga, pemberian dana talangan sementara kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas akibat Covid-19," tutup Anggota DPR asal Sumatera Barat ini.