Bertemu Firli Bahuri, LaNyalla Bahas PT 20% dan Calon Boneka

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri, sepakat soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Namun KPK memandang dari sisi tindak korupsi.

"Kalau saya memandangnya begini, di alam demokrasi saat ini dengan Presidential Threshold 20 persen itu biaya politik menjadi tinggi. Sangat mahal," tegasnya.

"Biaya politik tinggi menyebabkan adanya politik transaksional. Ujung-ujungnya adalah korupsi. Kalau PT 0 persen artinya tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi," tutupnya.