Hadapi Libur Nataru, Muhadjir Effendy: Kita Tidak Boleh Lengah
Minggu, 12 Desember 2021 - 08:41 WIB
Mural lawan Covid-19. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan berbagai langkah antisipasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru ( Nataru ). Salah satunya yaitu antisipasi pergerakan orang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran dan gelombang ketiga Covid-19 .
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung lokasi Pelabuhan Merak dan Bakaheuni. Muhadjir didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, serta Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Mereka juga melakukan rapat koordinasi hal terkait.
"Apa pun konsekuensinya, saya diperintahkan Presiden sebagai koordinator khusus Nataru ini. Saya dengan Pak Menhub, Pak Kapolri, dan Pak MenpanRB sepakat bahwa kita tidak boleh lengah dan menganggap semuanya baik-baik saja," ujar Muhadjir dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (12/12/2021).
Ia mengungkapkan bahwa secara umum berbagai langkah sudah disiapkan oleh Kemenhub, Kapolri, maupun pihak PT ASDP Indonesia Ferry, guna mengantisipasi terjadinya pergerakan orang secara masif. "Tentu kita berharap apa yang sudah disiapkan jauh-jauh hari bisa berjalan lancar. Mengenai pergerakan orang memang tanggung jawab Kemenhub, sedangkan Polri terutama untuk vaksinasi dan protokol kesehatan," katanya.
Muhadjir mengimbau agar ada pembagian tugas yang jelas antara petugas di Pelabuhan Merak atau pun Bakauheni. Menurutnya, pergerakan orang di Pelabuhan Merak akan lebih banyak terjadi saat H-7 jelang Nataru, sebaliknya, H+7 akan lebih banyak dari Pelabuhan Bakauheni kembali menuju Merak.
Di lain sisi, ia juga merekomendasikan para penumpang harus sudah memiliki sertifikat vaksin 2. Kalau pun ada yang masih memiliki vaksin 1, sedianya vaksinasi 2 dapat dilakukan di lokasi yang telah dipersiapkan petugas kesehatan di Pelabuhan Merak atau pun Bakauheni.
"Kita berupaya keras untuk bisa mencapai cakupan vaksin 2. Karena dibandingkan vaksin 1, vaksin 2 masih kalah. Padahal, vaksin 2 tidak kalah penting untuk melindungi dari Covid-19," tuturnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 7 Desember 2021, total vaksinasi dosis pertama sebesar 146.270.504 dosis, sedangkan total vaksinasi dosis kedua sebesar 102.759.772 dosis. Pemerintah melalui PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah memiliki rencana antisipatif supaya tidak terjadi kerumunan orang dalam jumlah besar pada libur Nataru nanti di Pelabuhan Merak, Banten.
Salah satunya yaitu dengan menjual tiket kapal secara online dan sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, sehingga nantinya para penumpang yang datang ke pelabuhan hanya menunjukkan tiket elektronik, kartu vaksin dan surat antigen kepada petugas di pelabuhan. Tidak kalah penting, para penumpang juga diharapkan betul-betul mematuhi ketentuan. Di antaranya, mengenai masalah tiket supaya tidak diberikan atau dialihkan kepada orang lain yang tidak berhak.
"Karena kalau itu terjadi tentu tidak akan diizinkan ikut. Begitu juga nanti kalau dalam penyebrangan itu identitas penumpang akan jadi tanggung jawab pihak Polri. Supaya lebih mengefisienkan pengecekan penumpang, maka saya mohon para sopir yang akan bertanggung jawab juga mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jangan ada usaha untuk melakukan pelanggaran dengan cara apa pun," pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meninjau langsung lokasi Pelabuhan Merak dan Bakaheuni. Muhadjir didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, serta Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. Mereka juga melakukan rapat koordinasi hal terkait.
"Apa pun konsekuensinya, saya diperintahkan Presiden sebagai koordinator khusus Nataru ini. Saya dengan Pak Menhub, Pak Kapolri, dan Pak MenpanRB sepakat bahwa kita tidak boleh lengah dan menganggap semuanya baik-baik saja," ujar Muhadjir dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (12/12/2021).
Ia mengungkapkan bahwa secara umum berbagai langkah sudah disiapkan oleh Kemenhub, Kapolri, maupun pihak PT ASDP Indonesia Ferry, guna mengantisipasi terjadinya pergerakan orang secara masif. "Tentu kita berharap apa yang sudah disiapkan jauh-jauh hari bisa berjalan lancar. Mengenai pergerakan orang memang tanggung jawab Kemenhub, sedangkan Polri terutama untuk vaksinasi dan protokol kesehatan," katanya.
Muhadjir mengimbau agar ada pembagian tugas yang jelas antara petugas di Pelabuhan Merak atau pun Bakauheni. Menurutnya, pergerakan orang di Pelabuhan Merak akan lebih banyak terjadi saat H-7 jelang Nataru, sebaliknya, H+7 akan lebih banyak dari Pelabuhan Bakauheni kembali menuju Merak.
Di lain sisi, ia juga merekomendasikan para penumpang harus sudah memiliki sertifikat vaksin 2. Kalau pun ada yang masih memiliki vaksin 1, sedianya vaksinasi 2 dapat dilakukan di lokasi yang telah dipersiapkan petugas kesehatan di Pelabuhan Merak atau pun Bakauheni.
"Kita berupaya keras untuk bisa mencapai cakupan vaksin 2. Karena dibandingkan vaksin 1, vaksin 2 masih kalah. Padahal, vaksin 2 tidak kalah penting untuk melindungi dari Covid-19," tuturnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 7 Desember 2021, total vaksinasi dosis pertama sebesar 146.270.504 dosis, sedangkan total vaksinasi dosis kedua sebesar 102.759.772 dosis. Pemerintah melalui PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah memiliki rencana antisipatif supaya tidak terjadi kerumunan orang dalam jumlah besar pada libur Nataru nanti di Pelabuhan Merak, Banten.
Salah satunya yaitu dengan menjual tiket kapal secara online dan sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, sehingga nantinya para penumpang yang datang ke pelabuhan hanya menunjukkan tiket elektronik, kartu vaksin dan surat antigen kepada petugas di pelabuhan. Tidak kalah penting, para penumpang juga diharapkan betul-betul mematuhi ketentuan. Di antaranya, mengenai masalah tiket supaya tidak diberikan atau dialihkan kepada orang lain yang tidak berhak.
"Karena kalau itu terjadi tentu tidak akan diizinkan ikut. Begitu juga nanti kalau dalam penyebrangan itu identitas penumpang akan jadi tanggung jawab pihak Polri. Supaya lebih mengefisienkan pengecekan penumpang, maka saya mohon para sopir yang akan bertanggung jawab juga mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jangan ada usaha untuk melakukan pelanggaran dengan cara apa pun," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda