Gus Muwafiq Berharap Muktamar NU Digelar Juni 2022
Jum'at, 03 Desember 2021 - 14:30 WIB
Ulama NU asal Yogyarakarta KH Ahmad Muwafiq berharap Muktamar ke 34 NU digelar Juni 2022. Foto/tangkapan layar
JAKARTA - Ulama NU asal Yogyarakarta KH Ahmad Muwafiq memohon kepada panitia Muktamar PBNU agar tidak tergesa-gesa dan eksklusif dalam menyelenggarakan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Sebab menurutnya Muktamar yang digelar secara tergesa-gesa dan dan tertutup dikhawatirkan tidak akan melibatkan warga NU sehingga Muktamar NU terkesan hanya bermanfaat untuk pengurus NU, namun tidak untuk warga Nahdliyin.
Menurut Gus Muwafiq, inti dari keberhasilan Muktamar adalah keterlibatan sebagian warga NU dalam pesta Muktamar NU. Sebab selama ini yang menjadi penopang organisasi besar Nahdlatul Ulama adalah warga NU. Oleh karena itu, menurutnya sangat penting mempertimbangkan keterlibatan warga NU dalam meramaikan Muktamar di Lampung.
“Tanggal 17 atau 20 Desember kok mau dilaksanakan muktamar itu belum waktunya. Karena masyarakat yang mau mengaji bersama saya setiap hari ini ingin terlibat di muktamar NU. Mereka datang untuk jual nasi, jual odong-odong, atau apa saja,” ujar Gus Muwafiq di Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021.
Menurut dia, waktu yang tepat untuk menyelenggarakan muktamar adalah pada Juni 2022. Sebab pada bulan tersebut cuaca di Indonesia sudah memasuki musim panas dan warga NU diharapkan akan banyak yang terlibat meramaikan Muktamar NU. “Saya tetap menyarankan agar waktu pelaksanaan muktamar tetap dipertimbangkan. Kira-kira Juni (2022) biar bisa ikut semua. Terang suasananya, enggak hujan, enggak becek. Jamiyah dan muktamar itu seharusnya begitu. Itu lebih fair karena jamiyah bisa ikut,” tegasnya.
Lebih dari itu dia menyatakan esensi Muktamar tidak sekadar pemilihan pimpinan PBNU. Namun merupakan ajang besar yang ditunggu-tunggu warga nahdliyin secara luas. “Jangan Muktamar hanya memikirkan untuk memilih ketua saja. Rakyat yang selama ini menjadi penopang NU juga harus dipikirkan,” katanya.
Hal penting lain yang dia utarakan bahwa Muktamar merupakan ajang perputaran roda ekonomi bagi kalangan masyarakat bawah. Dia mengklaim Muktamar sebelumnya yang digelar di Jombang pada 2015 berhasil memutar roda ekonomi hingga Rp7 triliun. Hal itu sangat positif bagi warga Nahdliyin. “Yang di dalam ruang muktamar silakan ikut muktamar yang di luar silakan jualan. Ekonomi berputar. (Muktamar) Di Jombang tujuh triliun rupiah,” jelasnya.
Penyelenggaraan muktamar tanpa melibatkan warga menurut dia merupakan langkah ambigu karena kekuatan NU ada pada keterlibatan jamaah Nahdlatul Ulama. “Setiap hari kita disuruh ngurus jamaah setiap hari, begitu muktamar jamaah gak diajak. Ini kan aneh. Jangan begitu karena kekuatan NU ada pada Jamaah. Jangan ketika muktamar jamaahnya gak diajak,” katanya.
Seperti diketahui, beberapa waktu sebelumnya, waktu penyelenggaraan Muktamar NU sempat menjadi muskilah tersendiri lantaran masih adanya Covid-19. Muktamar yang sejatinya diselenggarakan pada 2020 terpaksa ditunda karena alasan pandemi. Akibatnya masa jabatan pengurus terpaksa diperpanjang.
Waktu pelaksanaan muktamar kemudian diputuskan pada 23-25 Desember 2021 dalam rapat Munas-Konbes di Jakarta beberapa waktu lalu. Akan tetapi perkembangan situasi Covid-19 masih membuat waktu penyelenggaraan Muktamar baru akan final ditentukan setelah dibahas pada rapat PBNU Selasa, 7 Desember 2021.
Menurut Gus Muwafiq, inti dari keberhasilan Muktamar adalah keterlibatan sebagian warga NU dalam pesta Muktamar NU. Sebab selama ini yang menjadi penopang organisasi besar Nahdlatul Ulama adalah warga NU. Oleh karena itu, menurutnya sangat penting mempertimbangkan keterlibatan warga NU dalam meramaikan Muktamar di Lampung.
“Tanggal 17 atau 20 Desember kok mau dilaksanakan muktamar itu belum waktunya. Karena masyarakat yang mau mengaji bersama saya setiap hari ini ingin terlibat di muktamar NU. Mereka datang untuk jual nasi, jual odong-odong, atau apa saja,” ujar Gus Muwafiq di Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021.
Baca Juga
Menurut dia, waktu yang tepat untuk menyelenggarakan muktamar adalah pada Juni 2022. Sebab pada bulan tersebut cuaca di Indonesia sudah memasuki musim panas dan warga NU diharapkan akan banyak yang terlibat meramaikan Muktamar NU. “Saya tetap menyarankan agar waktu pelaksanaan muktamar tetap dipertimbangkan. Kira-kira Juni (2022) biar bisa ikut semua. Terang suasananya, enggak hujan, enggak becek. Jamiyah dan muktamar itu seharusnya begitu. Itu lebih fair karena jamiyah bisa ikut,” tegasnya.
Lebih dari itu dia menyatakan esensi Muktamar tidak sekadar pemilihan pimpinan PBNU. Namun merupakan ajang besar yang ditunggu-tunggu warga nahdliyin secara luas. “Jangan Muktamar hanya memikirkan untuk memilih ketua saja. Rakyat yang selama ini menjadi penopang NU juga harus dipikirkan,” katanya.
Hal penting lain yang dia utarakan bahwa Muktamar merupakan ajang perputaran roda ekonomi bagi kalangan masyarakat bawah. Dia mengklaim Muktamar sebelumnya yang digelar di Jombang pada 2015 berhasil memutar roda ekonomi hingga Rp7 triliun. Hal itu sangat positif bagi warga Nahdliyin. “Yang di dalam ruang muktamar silakan ikut muktamar yang di luar silakan jualan. Ekonomi berputar. (Muktamar) Di Jombang tujuh triliun rupiah,” jelasnya.
Penyelenggaraan muktamar tanpa melibatkan warga menurut dia merupakan langkah ambigu karena kekuatan NU ada pada keterlibatan jamaah Nahdlatul Ulama. “Setiap hari kita disuruh ngurus jamaah setiap hari, begitu muktamar jamaah gak diajak. Ini kan aneh. Jangan begitu karena kekuatan NU ada pada Jamaah. Jangan ketika muktamar jamaahnya gak diajak,” katanya.
Seperti diketahui, beberapa waktu sebelumnya, waktu penyelenggaraan Muktamar NU sempat menjadi muskilah tersendiri lantaran masih adanya Covid-19. Muktamar yang sejatinya diselenggarakan pada 2020 terpaksa ditunda karena alasan pandemi. Akibatnya masa jabatan pengurus terpaksa diperpanjang.
Waktu pelaksanaan muktamar kemudian diputuskan pada 23-25 Desember 2021 dalam rapat Munas-Konbes di Jakarta beberapa waktu lalu. Akan tetapi perkembangan situasi Covid-19 masih membuat waktu penyelenggaraan Muktamar baru akan final ditentukan setelah dibahas pada rapat PBNU Selasa, 7 Desember 2021.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda