4 Periode Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Jum'at, 03 Desember 2021 - 05:30 WIB
Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 22 Mei 1998. Foto/ist
Peristiwa G30S/PKI segera mengakhiri era demokrasi terpimpin. Pada 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila bermaksud untuk mengoreksi sistem politik selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila ingin meletakkan UUD 1945 sebagaimana terlahir setelah proklamasi.
Tetapi dalam perkembangannya, peran presiden juga makin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi Pancasila selama era Orde Baru ditandai dengan dominasi ABRI atau TNI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Campur tangan pemerintah dalam partai politik dan kehidupan politik masyarakat juga terjadi.
Kondisi ini berlangsung hingga Mei 1998 ketika Soeharto terpaksa mundur dari posisi sebagai presiden akibat people power yang dinamakan sebagai Gerakan Reformasi.
4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-Sekarang)
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik menjadi presiden pada 1999. Foto/ist
Seperti Demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang ingin merevisi praktik demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila era reformasi juga ingin merevisi praktik politik dan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang. Pemerintahan BJ Habibie yang menggantikan Soeharto membuka belenggu terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai tuntutan reformasi.
Pemilu bebas pertama setelah Orde baru digelar pada 1999, menempatkan KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Indonesia. Sampai masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua saat ini, demokrasi di Indonesia masih terus mengalami tantangan dalam perkembangannya.
MG10-Soraya Balqis
Peristiwa G30S/PKI segera mengakhiri era demokrasi terpimpin. Pada 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila bermaksud untuk mengoreksi sistem politik selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila ingin meletakkan UUD 1945 sebagaimana terlahir setelah proklamasi.
Tetapi dalam perkembangannya, peran presiden juga makin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi Pancasila selama era Orde Baru ditandai dengan dominasi ABRI atau TNI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Campur tangan pemerintah dalam partai politik dan kehidupan politik masyarakat juga terjadi.
Kondisi ini berlangsung hingga Mei 1998 ketika Soeharto terpaksa mundur dari posisi sebagai presiden akibat people power yang dinamakan sebagai Gerakan Reformasi.
4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-Sekarang)
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik menjadi presiden pada 1999. Foto/ist
Seperti Demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang ingin merevisi praktik demokrasi terpimpin, Demokrasi Pancasila era reformasi juga ingin merevisi praktik politik dan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang. Pemerintahan BJ Habibie yang menggantikan Soeharto membuka belenggu terhadap kemerdekaan pers dan berbicara sesuai tuntutan reformasi.
Pemilu bebas pertama setelah Orde baru digelar pada 1999, menempatkan KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Indonesia. Sampai masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua saat ini, demokrasi di Indonesia masih terus mengalami tantangan dalam perkembangannya.
MG10-Soraya Balqis
(muh)
Lihat Juga :