Jokowi Bebaskan Menteri Naikkan Elektabilitas, Demokrat Peringatkan Ini
Selasa, 09 November 2021 - 20:15 WIB
Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap. Foto/Instagram/Yan Harahap
JAKARTA - Kabar Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memberikan kebebasan kepada para menterinya untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas mendapat respons dari Partai Demokrat . Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap menilai tak masalah menteri menaikkan elektabilitas, apalagi dalam konteks politik demokrasi.
Namun, dia meminta agar jangan sampai menteri menyalahgunakan jabatannya dalam melakukan aktivitas tersebut dengan menggunakan fasilitas maupun uang negara. “Apalagi sampai melakukan abuse of power. Misalnya, memaksakan fotonya nampang di fasilitas milik negara. Sangat tak elok dan tak etis,” kata Yan kepada SINDOnews, Selasa (9/11/2021).
Kemudian, dia meminta agar aktivitas menaikkan elektabilitas dan popularitas itu tidak mengganggu kinerja masing-masing menteri dalam membantu presiden. “Lakukanlah di luar jam kerja, atau saat cuti misalnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada semua menteri untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Muzani pun mengaku tak mempersoalkan hal tersebut.
Bahkan menurut dia, hal itu bagus dalam sebuah proses demokrasi yang sehat dalam memilih pemimpin. "Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak, makin bagus," ujar Muzani.
Namun, dia meminta agar jangan sampai menteri menyalahgunakan jabatannya dalam melakukan aktivitas tersebut dengan menggunakan fasilitas maupun uang negara. “Apalagi sampai melakukan abuse of power. Misalnya, memaksakan fotonya nampang di fasilitas milik negara. Sangat tak elok dan tak etis,” kata Yan kepada SINDOnews, Selasa (9/11/2021).
Kemudian, dia meminta agar aktivitas menaikkan elektabilitas dan popularitas itu tidak mengganggu kinerja masing-masing menteri dalam membantu presiden. “Lakukanlah di luar jam kerja, atau saat cuti misalnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada semua menteri untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Muzani pun mengaku tak mempersoalkan hal tersebut.
Bahkan menurut dia, hal itu bagus dalam sebuah proses demokrasi yang sehat dalam memilih pemimpin. "Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak, makin bagus," ujar Muzani.
(rca)
tulis komentar anda