Jelang Tahapan Pilkada, Belum Ada Solusi Anggaran Tambahan KPU

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, KPU memang mengusulkan anggaran yang diperuntukkan untuk pembelian alat pelindung diri (APD) baik bagi penyelenggara pilkada maupun pemilih.

Sekretaris Fraksi Nasdem DPR ini menjelaskan, dalam rapat juga dibuat opsi bahwa kebutuhan APD KPU itu tidak perlu dianggarkan melainkan, disubstitusi dengan barang yang disediakan oleh institusi yang kompeten. Sehingga, KPU hanya perlu menghitung kebutuhan APD yang dibutuhkan serta jadwal ketersediaan APD tersebut sehingga tidak ada keterlambatan.

Komisi II DPR, kata dia, meminta agar KPU melakukan restrukturisasi ulang anggaran karena sebelumnya sudah punya anggaran Rp 9triliun dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Jumlah itu menurut Saan merupakan perhitungan untuk tahapan di saat situasi normal sebelum pandemi sehingga perlu disesuaikan dengan tahapan pilkada di era new normal. (Baca juga: Jenderal Idham Azis Minta Optimalkan Anggaran Berbasis Kinerja)

Mendagri, kata Saan, juga sudah melakukan pemetaan anggaran di daerah yang melaksanakan pilkada. Akan dilihat berapa persen kemampuan anggaran pilkada yang bisa dipenuhi oleh daerah, nanti sisanya akan ditambah melalui APBN. “Kita ingin sebelum tanggal 15 Juni sudah disahkan anggarannya, karena KPU sudah mulai tahapan tanggal tersebut,” ujarnya. (Kiswondari/Bakti)