Relawan Jokowi Percaya Erick Thohir Berintegritas
Sabtu, 06 November 2021 - 06:17 WIB
Aktivis Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Yogie T Wardhana tak yakin Menteri BUMN Erick Thohir terlibat bermain bisnis tes PCR. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Aktivis Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Yogie T Wardhana menilai Menteri BUMN Erick Thohir adalah sosok berintegritas. Maka itu, dia tak yakin Erick Thohir terlibat bermain bisnis tes PCR seperti yang diisukan belakangan ini
“Sampai hari ini saya percaya beliau (Erick Thohir, red) memiliki integritas,” ujar Yogie, Sabtu (6/11/2021).
Namun, dia mengakui masalah tersebut perlu dibuka selebar-lebarnya. "Agar terang benderang tidak ada fitnah dikemudian hari,” katanya.
Dia juga meminta para pihak yang menuding Erick Thohir dan sejumlah nama tidak sekadar menggiring opini kepada masyarakat. Namun, para pihak itu harus mampu membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.
“Silakan saja masalah ini dibuka secara terang benderang, yang penting jangan menggiring opini bahwa nama - nama yang disebut seolah terlibat dalam rangkaian mafia PCR,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Barikade 98 Arif Rahman menyoroti dugaan keterlibatan pihak tertentu terkait polemik test PCR yang berujung pada reshuffle kabinet. Dia menilai isu tersebut digulirkan kental dengan nuansa politik di tengah situasi pandemi Covid-19. “Saya melihat isu ini semata-mata digulirkan untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle kabinet,” ujar Arif.
Menurut dia, isu tersebut tidak punya basis fakta yang kuat, hanya digunakan untuk kepentingan mendorong wacana reshuffle kabinet. “Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya basis fakta. Namun, disajikan dengan bahasa yang mencekam," imbuhnya.
Dia pun meyakini jika isu terkait test PCR menunjuk hidung dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Padahal, kata dia, Erick dan Luhut tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing - masing.
Bahkan Erick Thohir telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai menteri. "Penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan testing. Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi di Kemenkes,” pungkasnya.
“Sampai hari ini saya percaya beliau (Erick Thohir, red) memiliki integritas,” ujar Yogie, Sabtu (6/11/2021).
Namun, dia mengakui masalah tersebut perlu dibuka selebar-lebarnya. "Agar terang benderang tidak ada fitnah dikemudian hari,” katanya.
Dia juga meminta para pihak yang menuding Erick Thohir dan sejumlah nama tidak sekadar menggiring opini kepada masyarakat. Namun, para pihak itu harus mampu membuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.
“Silakan saja masalah ini dibuka secara terang benderang, yang penting jangan menggiring opini bahwa nama - nama yang disebut seolah terlibat dalam rangkaian mafia PCR,” katanya.
Sementara itu, Sekjen Barikade 98 Arif Rahman menyoroti dugaan keterlibatan pihak tertentu terkait polemik test PCR yang berujung pada reshuffle kabinet. Dia menilai isu tersebut digulirkan kental dengan nuansa politik di tengah situasi pandemi Covid-19. “Saya melihat isu ini semata-mata digulirkan untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle kabinet,” ujar Arif.
Menurut dia, isu tersebut tidak punya basis fakta yang kuat, hanya digunakan untuk kepentingan mendorong wacana reshuffle kabinet. “Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya basis fakta. Namun, disajikan dengan bahasa yang mencekam," imbuhnya.
Dia pun meyakini jika isu terkait test PCR menunjuk hidung dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Padahal, kata dia, Erick dan Luhut tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing - masing.
Bahkan Erick Thohir telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai menteri. "Penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan testing. Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi di Kemenkes,” pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda