Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan sebagai Badan Publik yang Informatif
Jum'at, 05 November 2021 - 14:36 WIB
Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas penerimaan penghargaan ini. “Berkat komitmen dari pimpinan tertinggi hingga para pelaksana, kami berhasil memperoleh penghargaan ini. Di mana pada tahun lalu Kementerian ATR/BPN memperoleh predikat Cukup Informatif dan tahun ini, berhasil dinobatkan sebagai Badan Publik yang Informatif,” sebutnya.
Baca juga: Ngeri! Sofyan Djalil Akui Mafia Tanah Susupi BPN hingga Pengadilan
Di samping itu, Yulia juga menyatakan keterbukaan informasi bukan lagi merupakan kebutuhan, tetapi sudah menjadi keniscayaan. “Kementerian ATR/BPN telah bergerak ke arah keterbukaan tersebut dengan membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibangun secara masif di seluruh unit kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia,” jelasnya.
Menurut Yulia, kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang memaksa untuk masuk ke dalam ekosistem digital. “Di era digital seperti sekarang masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, kami berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Ini upaya kami dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor,” katanya.
Yulia menambahkan, sebagai bentuk keterbukaan informasi, masyarakat pun bisa mengajukan pertanyaan, keluhan, dan penyampaian aspirasi lewat media sosial dengan tagar #TanyaATRBPN atau juga melalui surat elektronik dengan mengirimkan formulir permohonan yang diunduh di situs PPID ke alamat e-mail di surat@atrbpn.go.id. Bukan itu saja, imbuhnya, Kementerian ATR/BPN pun menyediakan layanan bit.ly/HotlinePelayananPertanahan yang terintegrasi dengan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di seluruh Tanah Air.
Baca juga: Ngeri! Sofyan Djalil Akui Mafia Tanah Susupi BPN hingga Pengadilan
Di samping itu, Yulia juga menyatakan keterbukaan informasi bukan lagi merupakan kebutuhan, tetapi sudah menjadi keniscayaan. “Kementerian ATR/BPN telah bergerak ke arah keterbukaan tersebut dengan membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibangun secara masif di seluruh unit kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia,” jelasnya.
Menurut Yulia, kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang memaksa untuk masuk ke dalam ekosistem digital. “Di era digital seperti sekarang masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, kami berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Ini upaya kami dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor,” katanya.
Yulia menambahkan, sebagai bentuk keterbukaan informasi, masyarakat pun bisa mengajukan pertanyaan, keluhan, dan penyampaian aspirasi lewat media sosial dengan tagar #TanyaATRBPN atau juga melalui surat elektronik dengan mengirimkan formulir permohonan yang diunduh di situs PPID ke alamat e-mail di surat@atrbpn.go.id. Bukan itu saja, imbuhnya, Kementerian ATR/BPN pun menyediakan layanan bit.ly/HotlinePelayananPertanahan yang terintegrasi dengan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di seluruh Tanah Air.
Lihat Juga :