Komisi II Desak Pemerintah dan KPU Segera Sepakati Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024
Selasa, 02 November 2021 - 11:50 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa KPU dan pemerintah segera menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah belum mencapai kata sepakat soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang hingga hari ini. Komisi II DPR pun mendesak KPU dan pemerintah segera menyepakati jadwal tersebut.
"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa di depan ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Saan menegaskan bahwa hal ini sangat penting karena jika selama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sepakat terkait soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka DPR dalam hal ini Komisi II pasti tidak akan pernah ada kata sepakat. Perbedaan pandangan soal jadwal pelaksanaan di masing-masing fraksi pasti akan terus terjadi.
"Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awalan yang tadi, tidak bulat. Nanti nuansanya udah politis, masa sih untuk urusan jadwal aja harus kita voting, suara terbanyak di Komisi II. Kita enggak mau seperti itu," ucapnya.
Komisi II DPR, kata dia, tidak menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Namun, Saan berpandangan lebih cepat lebik baik. Dengan begitu, publik juga mendapatkan kepastian soal pelaksanaan Pemilu 2024 yang pasti akan bergulir.
"Itu jawab spekulasi Pemilu diundur, 2024 udah firm. Kedua, publik perlu juga tahu soal kepastian tanggal dan bulan apa pemilu dilakukan. Ini juga tentu diperlukan untuk persiapan lebih awal untuk penyelenggara, partai, semua," pungkasnya.
"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa di depan ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Saan menegaskan bahwa hal ini sangat penting karena jika selama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sepakat terkait soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka DPR dalam hal ini Komisi II pasti tidak akan pernah ada kata sepakat. Perbedaan pandangan soal jadwal pelaksanaan di masing-masing fraksi pasti akan terus terjadi.
"Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awalan yang tadi, tidak bulat. Nanti nuansanya udah politis, masa sih untuk urusan jadwal aja harus kita voting, suara terbanyak di Komisi II. Kita enggak mau seperti itu," ucapnya.
Komisi II DPR, kata dia, tidak menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Namun, Saan berpandangan lebih cepat lebik baik. Dengan begitu, publik juga mendapatkan kepastian soal pelaksanaan Pemilu 2024 yang pasti akan bergulir.
"Itu jawab spekulasi Pemilu diundur, 2024 udah firm. Kedua, publik perlu juga tahu soal kepastian tanggal dan bulan apa pemilu dilakukan. Ini juga tentu diperlukan untuk persiapan lebih awal untuk penyelenggara, partai, semua," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda