Tujuh Tahun Pemerintahan Jokowi, Ribuan Industri Besar Tumbuh di Luar Jawa
Senin, 01 November 2021 - 10:16 WIB
JAKARTA - Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong tumbuhnya sektor industri di luar Jawa dalam upaya pemerataan pembangunan dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan salah satu poin Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Aspek penting dari upaya membangun Indonesia dari pinggiran dalam konteks pembangunan industri manufaktur adalah aspek keadilan yang mencakup pemerataan dan inklusivitas. Langkah ini juga sesuai konsep pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia sentris,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (31/10).
Menperin menyebutkan, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, laju pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa meningkat signfikan. Merujuk data BPS, jumlah industri besar dan sedang (IBS) naik dari 4.273 unit usaha pada tahun 2014 menjadi 5.626 unit unit usaha pada 2018.
“Penambahan jumlah IBS luar Jawa ini terbilang cukup signifikan bila dibanding dengan perkembangan IBS pada periode 2009-2014,” ujarnya. Sejalan dengan upaya penumbuhan industri ini, Kemenperin juga menempuh kebijakan pengembangan kawasan industri di luar Jawa.
Selama tujuh tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat delapan kawasan industri baru di luar Jawa yang telah berhasil dibangun dan beroperasi. Jumlah ini belum termasuk empat kawasan industri yang sedang dalam tahap konstruksi dan dua kawasan industri lainnya yang masih tahap perencanaan.
“Sebagai dampak positif dari pembangunan kawasan industri di luar Jawa, kinerja ekspor pada wilayah-wilayah tersebut meningkat sangat pesat,” ucap Agus. Contohnya adalah kinerja ekspor Provinsi Sulawesi Tengah yang naik lima kali lipat pada periode tahun 2016-2020. Tahun 2016, ekspor provinsi ini sebesar USD1,5 miliar, dan pada 2020 telah mencapai USD7,5 miliar.
“Pemerintah juga melakukan pengembangan kawasan industri prioritas,” imbuhnya. Pada tahun 2020-2024, direncanakan pengembangan 19 kawasan industri prioritas, yaitu 9 di Pulau Sumatera, 6 di Pulau Kalimantan, 1 di Pulau Madura, 2 di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku, serta 1 di Pulau Papua. Kawasan industri tersebut antara lain berbasis industri agro, migas, logam, batubara, dan kedirgantaraan.
Sejalan dengan konsep Indonesia-sentris yang juga merupakan pengejawantahan dari “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, Pemerintahan Presiden Jokowi juga terus memacu pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Pulau Jawa. Sepanjang kurun waktu 2015-2019 telah berhasil dibangun 22 sentra IKM di luar pulau Jawa.
“Berikutnya ditambah lima Sentra IKM baru yang dibangun pada tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021, ditargetkan terbangun sentra baru di 26 kabupaten/kota melalui skema anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujarnya.
Selain itu, guna menangkap peluang di era digitalisasi, Kemenperin telah menginisiasi sejumlah program untuk mentransformasi IKM Go Digital, salah satunya melalui program e-smart IKM. Hingga tahun 2020, sebanyak 2.216 pelaku IKM telah bergabung dalam program yang dijalankan sejak tahun 2017 tersebut. CM
“Aspek penting dari upaya membangun Indonesia dari pinggiran dalam konteks pembangunan industri manufaktur adalah aspek keadilan yang mencakup pemerataan dan inklusivitas. Langkah ini juga sesuai konsep pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia sentris,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (31/10).
Menperin menyebutkan, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, laju pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa meningkat signfikan. Merujuk data BPS, jumlah industri besar dan sedang (IBS) naik dari 4.273 unit usaha pada tahun 2014 menjadi 5.626 unit unit usaha pada 2018.
“Penambahan jumlah IBS luar Jawa ini terbilang cukup signifikan bila dibanding dengan perkembangan IBS pada periode 2009-2014,” ujarnya. Sejalan dengan upaya penumbuhan industri ini, Kemenperin juga menempuh kebijakan pengembangan kawasan industri di luar Jawa.
Selama tujuh tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat delapan kawasan industri baru di luar Jawa yang telah berhasil dibangun dan beroperasi. Jumlah ini belum termasuk empat kawasan industri yang sedang dalam tahap konstruksi dan dua kawasan industri lainnya yang masih tahap perencanaan.
“Sebagai dampak positif dari pembangunan kawasan industri di luar Jawa, kinerja ekspor pada wilayah-wilayah tersebut meningkat sangat pesat,” ucap Agus. Contohnya adalah kinerja ekspor Provinsi Sulawesi Tengah yang naik lima kali lipat pada periode tahun 2016-2020. Tahun 2016, ekspor provinsi ini sebesar USD1,5 miliar, dan pada 2020 telah mencapai USD7,5 miliar.
“Pemerintah juga melakukan pengembangan kawasan industri prioritas,” imbuhnya. Pada tahun 2020-2024, direncanakan pengembangan 19 kawasan industri prioritas, yaitu 9 di Pulau Sumatera, 6 di Pulau Kalimantan, 1 di Pulau Madura, 2 di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku, serta 1 di Pulau Papua. Kawasan industri tersebut antara lain berbasis industri agro, migas, logam, batubara, dan kedirgantaraan.
Sejalan dengan konsep Indonesia-sentris yang juga merupakan pengejawantahan dari “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, Pemerintahan Presiden Jokowi juga terus memacu pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di luar Pulau Jawa. Sepanjang kurun waktu 2015-2019 telah berhasil dibangun 22 sentra IKM di luar pulau Jawa.
“Berikutnya ditambah lima Sentra IKM baru yang dibangun pada tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021, ditargetkan terbangun sentra baru di 26 kabupaten/kota melalui skema anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujarnya.
Selain itu, guna menangkap peluang di era digitalisasi, Kemenperin telah menginisiasi sejumlah program untuk mentransformasi IKM Go Digital, salah satunya melalui program e-smart IKM. Hingga tahun 2020, sebanyak 2.216 pelaku IKM telah bergabung dalam program yang dijalankan sejak tahun 2017 tersebut. CM
(srf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda