Muktamar PPP Sebaiknya Digelar Setelah Corona Lenyap
Kamis, 04 Juni 2020 - 13:54 WIB
Muktamar IX PPP sebaiknya digelar setelah corona lenyap. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Walaupun Indonesia bersiap menuju kenormalan baru ( new normal ) akibat wabah virus corona atau Covid-19 yang pasti masih berkeliaran, bertebaran, dan mengancam jiwa-jiwa rakyat Indonesia, kegiatan politik yang bersifat strategis seperti muktamar dan kongres partai ditunda.
"Muktamar PPP memang sebaiknya diundur, menunggu corona lenyap atau trennya turun," tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (4/6/2020).
Menurut Ujang, muktamar itu kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Dan, yang ikut muktamar itu perwakilan pengurus dari seluruh daerah di Indonesia. Sehingga, jika muktamar digelar di masa pandemi, dikhawatirkan muktamirin tertulari virus corona.
"Kecuali mereka melaksanakan muktamar dengan menaati protokol kesehatan. Tapi bagaimana caranya mengumpulkan ribuan orang dengan melaksanakan protokol kesehatan," ujarnya. ( ).
Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai dengan putusan Mukernas V, Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipercepat tetap dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada 2020. Diketahui, Pilkada Serentak 2020 ditunda dari September menjadi Desember 2020.
"Artinya ya muktamar tetap setelah Pilkada 2020 dan dipercepat sebelum April 2021," ujar Baidowi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (4/6/2020). ( ).
Anggota DPR yang akrab disapa Awiek ini menegaskan, sejauh ini belum ada mukernas yang dilakukan internal partainya. Sehingga, untuk mengubah keputusan pelaksanaan muktamar harus melalui mukernas.
"Muktamar PPP memang sebaiknya diundur, menunggu corona lenyap atau trennya turun," tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (4/6/2020).
Menurut Ujang, muktamar itu kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Dan, yang ikut muktamar itu perwakilan pengurus dari seluruh daerah di Indonesia. Sehingga, jika muktamar digelar di masa pandemi, dikhawatirkan muktamirin tertulari virus corona.
"Kecuali mereka melaksanakan muktamar dengan menaati protokol kesehatan. Tapi bagaimana caranya mengumpulkan ribuan orang dengan melaksanakan protokol kesehatan," ujarnya. ( ).
Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, sesuai dengan putusan Mukernas V, Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipercepat tetap dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada 2020. Diketahui, Pilkada Serentak 2020 ditunda dari September menjadi Desember 2020.
"Artinya ya muktamar tetap setelah Pilkada 2020 dan dipercepat sebelum April 2021," ujar Baidowi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (4/6/2020). ( ).
Anggota DPR yang akrab disapa Awiek ini menegaskan, sejauh ini belum ada mukernas yang dilakukan internal partainya. Sehingga, untuk mengubah keputusan pelaksanaan muktamar harus melalui mukernas.
(zik)
tulis komentar anda