Megawati Dituduh Gulingkan Gus Dur, PDIP Siapkan Langkah
Rabu, 06 Oktober 2021 - 14:40 WIB
Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra yang menyebut Megawati melengserkan Gus Dur menuai polemik. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ), Herzaky Mahendra Putra yang menyebut Megawati melengserkan Gus Dur menuai polemik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun akan mengkaji langkah-langkah lebih lanjut menyikapi pernyataan Herzaky itu.
"Kami menyesalkan dan prihatin itu pernyataan yang tidak etis,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arif Wibowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Dia menjelaskan pergantian kekuasaan di Indonesia pasca reformasi sudah sesuai peraturan perundang-undangan. “Jadi saya mengingatkan agar yang menyampaikan menghindari pernyataan kontroversi yang fitnah, yang justru merusak persatuan dan kesatuan bangsa atau memantik konflik yang tidak perlu," kata Arif Wibowo.
Selain akan mengkaji lebih lanjut dampak dari ucapan Herzaky Mahendra Putra itu, DPP PDIP juga akan mengambil langkah lanjutan apabila diperlukan. "Kita ingatkan saja, apakah langkah dari DPP ada langkah selanjutnya nanti kita lihat lagi. Kalau sudah minta maaf, dijelaskan ke semua pihak. Kalau minta maaf memang sudah kewajiban. Sampaikan alasan-alasan dari permintaan maaf tersebut," ujarnya.
Dia juga memastikan bahwa isu yang menyebutkan Megawati telah melengserkan Gus Dur itu hal yang tidak benar. "Soal pergantian kekuasaan itu sejak reformasi soal yang normal, ada mekanisme yang telah diatur hukum dan perundang-undangan kita. Jadi tidak ada istilah yang lebih tepat daripada pergantian kekuasaan. Pernyataan fitnah dengan mempolitisi sebaiknya dihindari. Untuk politisi muda agar belajar lebih dewasa dan matang dalam bersikap," pungkas Arif Wibowo.
"Kami menyesalkan dan prihatin itu pernyataan yang tidak etis,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Arif Wibowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Dia menjelaskan pergantian kekuasaan di Indonesia pasca reformasi sudah sesuai peraturan perundang-undangan. “Jadi saya mengingatkan agar yang menyampaikan menghindari pernyataan kontroversi yang fitnah, yang justru merusak persatuan dan kesatuan bangsa atau memantik konflik yang tidak perlu," kata Arif Wibowo.
Selain akan mengkaji lebih lanjut dampak dari ucapan Herzaky Mahendra Putra itu, DPP PDIP juga akan mengambil langkah lanjutan apabila diperlukan. "Kita ingatkan saja, apakah langkah dari DPP ada langkah selanjutnya nanti kita lihat lagi. Kalau sudah minta maaf, dijelaskan ke semua pihak. Kalau minta maaf memang sudah kewajiban. Sampaikan alasan-alasan dari permintaan maaf tersebut," ujarnya.
Dia juga memastikan bahwa isu yang menyebutkan Megawati telah melengserkan Gus Dur itu hal yang tidak benar. "Soal pergantian kekuasaan itu sejak reformasi soal yang normal, ada mekanisme yang telah diatur hukum dan perundang-undangan kita. Jadi tidak ada istilah yang lebih tepat daripada pergantian kekuasaan. Pernyataan fitnah dengan mempolitisi sebaiknya dihindari. Untuk politisi muda agar belajar lebih dewasa dan matang dalam bersikap," pungkas Arif Wibowo.
(rca)
tulis komentar anda