PRIK KT dan Revera Institute Gelar Seminar HAM dan Penanggulangan Terorisme

Baca juga: Cegah Paham Radikal Terorisme, BNPT Silaturahmi Kebangsaan Ke Suku Baduy



Menurut Kepala Densus 88, aksi terorisme Uighur juga mempengaruhi tindakan teror di negara lain. Setelah penangkapan teroris Uighur di Indonesia, selang beberapa hari terjadi pengeboman kuil di Thailand.

Plt Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap WNI/WNA yang melintas masuk dan membahayakan kedaulatan negara dengan menjagai pintu gerbang NKRI. Perbatasan yang diawasi oleh imigrasi meliputi udara (bandar udara), laut (pelabuhan), dan darat (pos lintas batas negara).

"Menkumham juga telah membuat tim pengawasan orang asing yang tugasnya berkoordinasi di lapangan untuk melakukan pengawasan dari mulai level wilayah terkecil (desa). Tugas dari tim ini adalah melakukan pertukaran informasi satu sama lain dan melakukan penyelesaian terkait masalah orang asing melalui berbagai mekanisme," katanya.

Dalam konteks penanggulangan terorisme, Imigrasi melakukan kerja sama dengan BNPT dan Polri terkait pemberian informasi mengenai daftar pencarian orang (DPO) agar dapat dimasukkan ke dalam sistem Imigrasi. Jika ada orang asing yang masuk ke dalam DPO, akan ada sistem peringatan yang akan menolak/menangkap DPO tersebut dengan sebelumnya berkoordinasi dengan BNPT/Polri.

Dosen Prodi Kajian Terorisme dan Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Ali A Wibisono menjelaskan, tujuan penanggulanan terorisme adalah untuk memulihkan perdamaian dan keamanan, bukan hanya negara, tetapi juga warga negara.

Membandingkan dengan kebijakan China dalam menyelesaikan permasalahan etnis Uighur, Ali menunjukkan perbedaan signifikan. China melakukan berbagai pendekatan untuk merangkul etnis Uighur dan menekankan bahwa Uighur adalah bagian dari China dan hal tersebut bukan hal yang dapat dinegosiasikan.

"Sementar Indonesia belum tampak upaya untuk menginklusikan Papua sebesar bagaimana China melakukannya pada Etnis Uighur, khususnya dalam tataran internasional karena suara-suara yang mendominasi di dunia justru kampanye kemerdekaan papua yang dilakukan oleh negara-negara melanesia," katanya.

Ali juga mempertanyakan gerakan aktivis HAM yang mengkritik China terhadap isu yang diperluas oleh diaspora Uighur. Sebab berdasarkan pengalaman Ali, ia menemukan diaspora Uighur yang berada di Inggris dan tidak merasa bahwa permasalahan di Xinjiang adalah terkait HAM. Selain itu, juga terdapat komite khusus HAM di Xinjiang yang luput dari kaca mata aktivis HAM yang hanya fokus kepada suara-suara yang kontra terhadap pemerintahan China.