Ikut Usulan Pemerintah, Fraksi Golkar Setuju Pemilu 2024 Digelar 15 Mei
Selasa, 28 September 2021 - 16:23 WIB
Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan bahwa partainya setuju atas usulan pemerintah ihwal jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada tanggal 15 Mei. Foto/MPI
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan bahwa partainya setuju atas usulan pemerintah ihwal jadwal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar pada tanggal 15 Mei.
Doli menyampaikan bahwa pembahasan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilu ini telah dibahas dua kali. Pertama, dibahas melalui rapat terbatas bersama Fraksi Partai Golkar dan kedua dibahas pada rapat pleno yang digelar Senin (27/9/2021) tadi malam. Baca juga: PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei
"Tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua (peserta) rapat menyatakan setuju tanggal 15 Mei," ujar Doli di depan ruang Sekretariat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Kendati demikian, Doli yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR itu menegaskan bahwa usulan pemerintah ini belum menjadi kesepakatan di komisinya. "Iya tadi kan nanya ke saya, kecuali mengatasnamakan (komisi) di Komisi II secara resmi belum," ucap dia.
Doli menyampaikan bahwa pembahasan mengenai jadwal pelaksanaan Pemilu ini telah dibahas dua kali. Pertama, dibahas melalui rapat terbatas bersama Fraksi Partai Golkar dan kedua dibahas pada rapat pleno yang digelar Senin (27/9/2021) tadi malam. Baca juga: PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei
"Tadi malam rapat pleno saya sampaikan, ketua umum setuju dan semua (peserta) rapat menyatakan setuju tanggal 15 Mei," ujar Doli di depan ruang Sekretariat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Kendati demikian, Doli yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR itu menegaskan bahwa usulan pemerintah ini belum menjadi kesepakatan di komisinya. "Iya tadi kan nanya ke saya, kecuali mengatasnamakan (komisi) di Komisi II secara resmi belum," ucap dia.
Lihat Juga :