PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

loading...
PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang Usulan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei
Ketua Kapoksi PDIP di Komisi II DPR RI Arif Wibowo meminta pemerintah kaji ulang terkait pelaksanaan Pemilu 2024 pada 15 Mei. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Komisi II DPR RI Arif Wibowo keberatan atas usulan pemerintah terkait jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 15 Mei.

Usulan tersebut telah disampaikan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. "Apakah PDIP keberatan pemungutan suara pada 15 Mei karena meminta menimbang ulang, tentu keberatan," kata Arif di ruang rapat Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Oleh karena itu, kata dia, fraksinya berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali secara matang dengan melakukan kajian-kajian yang komperhensif. Sebab, Arif menyebut ada persoalan jika Pemilu 2024 dilakukan pada 15 Mei. "Kita melewati bulan Ramadan dan Lebaran, terutama bulan Ramadan itu bulan yang kita hormati. Sedianya tidak ada kegiatan politik apapun," ujarnya. Baca juga: KPU Targetkan Sirekap Digunakan pada Pemilu 2024

Arif menegaskan, sangat tidak elok dan tidak etis jika pemilu tetap dipaksakan digelar 15 Mei 2024. Menurutnya, hal ini akan bisa menimbulkan masalah kebangsaan. "Kita bisa tarik undur, kalau 15 Mei, berarti tiga bulan ke belakang maka dia melewati April, Maret dan Februari. Ramadan jatuh pada Maret, Lebaran April, di mana bulan Ramadan itu akan terjadi kampanye," tutur dia. Baca juga: Mahfud MD: Parpol di Pemilu 2024 Harus Berbadan Hukum pada November 2021



Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah harus bijak mempertimbangkan dengan matang dan baik bahwa Ramadan itu seharusnya tidak perlu kampanye politik oleh partai, termasuk tim kampanye capres dan cawapres. "Sekali lagi kita minta pemerintah secara bersama-sama meneliti, mengkaji yang tepat sehingga saat kami rapat antara DPR, pemerintah dan penyelenggara bisa menentukan tanggal, hari, dan tepat yang tepat untuk pemungutan suara," ucapnya.
(cip)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top