Koordinator Pusat BEM Nusantara Berharap Nasib 56 Pegawai KPK Diperhatikan
Senin, 27 September 2021 - 20:14 WIB
Koordinator Pusat BEM Nusantara Dimas Prayoga meminta Presiden Jokowi memperhatikan nasib 56 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Dimas Prayoga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhatikan nasib 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang tes wawasan kebangsaan (TWK). Di sisi lain, Yoga sangat menghormati apapun yang akan menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam polemik ini.
“Kami dari BEM Nusantara berharap agar Presiden Jokowi lebih memperhatikan lagi nasib dari 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Mengingat jasa dan pengabdian mereka selama ini kepada negara dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Yoga, Minggu (26/9/2021).
Yoga berharap, dengan mengedepankan asas kemanusiaan 56 pegawai KPK tersebut bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari Presiden tanpa mengesampingkan keputusan MK. Serta juga melalui hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) Reformasi Birokrasi (RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami berharap agar mereka mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari Presiden. Dengan tanpa mengesampingkan apa yang sudah menjadi keputusan MK, serta hasil koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN,” jelasnya.
Yoga sendiri yakin KPK akan selalu menjadi lembaga independen. Juga menjadi lembaga terdepan dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Yoga juga mengucapkan selamat kepada para pegawai KPK yang berhasil lolos TWK.
“Kami dari BEM Nusantara berharap agar Presiden Jokowi lebih memperhatikan lagi nasib dari 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Mengingat jasa dan pengabdian mereka selama ini kepada negara dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Yoga, Minggu (26/9/2021).
Yoga berharap, dengan mengedepankan asas kemanusiaan 56 pegawai KPK tersebut bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari Presiden tanpa mengesampingkan keputusan MK. Serta juga melalui hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) Reformasi Birokrasi (RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami berharap agar mereka mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari Presiden. Dengan tanpa mengesampingkan apa yang sudah menjadi keputusan MK, serta hasil koordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN,” jelasnya.
Yoga sendiri yakin KPK akan selalu menjadi lembaga independen. Juga menjadi lembaga terdepan dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Yoga juga mengucapkan selamat kepada para pegawai KPK yang berhasil lolos TWK.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(poe)
tulis komentar anda