Penjelasan Demokrat Kubu KLB tentang Judicial Review AD/ART ke MA
Sabtu, 25 September 2021 - 19:11 WIB
Empat kader Partai Demokrat kini melangkah ke MA untuk mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tahun 2020. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Empat kader Partai Demokrat kini melangkah ke Makhamah Agung (MA) untuk mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tahun 2020 dengan menjadikan Prof Yusril Ihza Mahendra menjadi menjadi kuasa hukumnya.
"Saya tidak tahu, karena penunjukkan Prof Yusril Ihza Mahendra tidak ada kaitannya sama sekali dengan DPP Partai Demokrat hasil KLB, tidak ada kaitannya dengan Pak Moeldoko seperti yang dituduhkan oleh Didik dari kelompok AHY," ungkap Saiful dalam keterangannya, Sabtu (25/9/21).
"Mungkin, karena teman-teman keempat kader tahu Prof Yusril mengetahui banyak tentang hal ini sehingga ditunjuklah Prof Yusril sebagai kuasa hukum mereka," imbuhnya.
Saiful menilai, keempat kader yang mengajukan judicial review tersebut murni ingin menggugat AD/ART dari Partai Demokrat tahun 2020 di bawah pimpinan AHY yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Partai Politik.
Ia juga membeberkan beberapa kejanggalan dari AD/ART 2020 seperti adanya kewenangan yang penuh pada Majelis Tinggi Partai yang dipimpin oleh AHY yang menyerupai menjadikan AHY raja. Saiful berpendapat, itu sangat bertentangan dengan demokrasi yang ada di Indonesia.
"Lalu adanya penguasaan trio Yudhoyono terhadap Partai Demokrat. AD/ART juga tidak diputuskan oleh kongres Partai Demokrat yang ke 5 tahun 2020 di Jakarta, tetapi tiba-tiba ada AD/ARTnya. Yang berarti sama sekali tidak menyerap aspirasi dari para peserta Kongres Partai Demokrat pada saat itu," tutur Saiful.
"Hal-hal yang seperti inilah yang membuat teman-teman kader partai demokrat meminta bang Yusril untuk menjadi kuasa hukumnya dan mengajukan judicial review ke Makhamah Agung," tambahnya.
Saiful juga mengomentari ucapan Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto yang menganggap dengan mengambil Yusril, menunjukkan bahwa kubu moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan upaya begal politik.
"Saya tidak tahu, karena penunjukkan Prof Yusril Ihza Mahendra tidak ada kaitannya sama sekali dengan DPP Partai Demokrat hasil KLB, tidak ada kaitannya dengan Pak Moeldoko seperti yang dituduhkan oleh Didik dari kelompok AHY," ungkap Saiful dalam keterangannya, Sabtu (25/9/21).
"Mungkin, karena teman-teman keempat kader tahu Prof Yusril mengetahui banyak tentang hal ini sehingga ditunjuklah Prof Yusril sebagai kuasa hukum mereka," imbuhnya.
Saiful menilai, keempat kader yang mengajukan judicial review tersebut murni ingin menggugat AD/ART dari Partai Demokrat tahun 2020 di bawah pimpinan AHY yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Partai Politik.
Ia juga membeberkan beberapa kejanggalan dari AD/ART 2020 seperti adanya kewenangan yang penuh pada Majelis Tinggi Partai yang dipimpin oleh AHY yang menyerupai menjadikan AHY raja. Saiful berpendapat, itu sangat bertentangan dengan demokrasi yang ada di Indonesia.
"Lalu adanya penguasaan trio Yudhoyono terhadap Partai Demokrat. AD/ART juga tidak diputuskan oleh kongres Partai Demokrat yang ke 5 tahun 2020 di Jakarta, tetapi tiba-tiba ada AD/ARTnya. Yang berarti sama sekali tidak menyerap aspirasi dari para peserta Kongres Partai Demokrat pada saat itu," tutur Saiful.
"Hal-hal yang seperti inilah yang membuat teman-teman kader partai demokrat meminta bang Yusril untuk menjadi kuasa hukumnya dan mengajukan judicial review ke Makhamah Agung," tambahnya.
Saiful juga mengomentari ucapan Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto yang menganggap dengan mengambil Yusril, menunjukkan bahwa kubu moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan upaya begal politik.
tulis komentar anda