Pengamat Intelijen Pertanyakan Simpatisan KKB Tak Ditangkap, Termasuk Veronica Koman

Jum'at, 24 September 2021 - 07:24 WIB


"Ini berarti ada operasi media sosial yang sangat masif, ada dukungan yang sangat-sangat direncanakan oleh kelompok ini, termasuk juga kita soroti Veronica Koman. Veronica Koman dengan asyiknya dia bisa memainkan Twitter, menggalang opini, tanpa kemudian ada semacam tindakan hukum," katanya.

Ketiga, sambung dia, pendukung KKB di luar Papua cukup banyak, bahkan ada di hampir semua kota-kota besar melalui kelompok-kelompok mahasiswa Papua. Beberapa dari mereka adalah simpatisan dari KKB teroris, termasuk Veronica Koman yang berada di Australia.

Untuk itu, ia mempertanyakan kenapa para simpatisan KKB ini tidak ditangkap, padahal jelas label mereka teroris.

"Permasalahannya kenapa itu tidak ditangkap, padahal dengan label dia sebagai teroris, maka Pasal 13A Udang-Undang 5 Tahun 2018 bisa digunakan. Jadi siapa pun yang turut serta menyebarkan, pemufakatan jahat, mempropagandakan organisasi teroris itu dapat dipidana," kata Ridlwan.

Terakhir, Ridlwan mengatakan, penggalangan tokoh lokal. Beberapa kali muncul adanya oknum pejabat daerah memberikan dukungan dana kepada kelompok-kelompok tersebut, bahkan ada oknum tokoh agama yang ditangkap polisi karena terbukti menyembunyikan anggota KKB. Ini sekaligus bukti bahwa kinerja intelijen di sana perlu dievaluasi.

Karena itu, Ridlwan mempertanyakan langkah pemerintah pusat terhadap Papua, apakah akan terus terbawa propaganda KKB? Apakah benar bahwa warga Papua ingin merdeka atau dengan dibangunnya infrastruktur di Papua sebenarnya banyak suara dari orang asli yang juga merasa menjadi bagian NKRI.

"Permasalahannya yang merasa satu bagian ini tertutupi dengan propaganda kampanye yang masif, operasi media sosial, bahkan kemungkinan besar dibantu oleh intelijen asing dari kelompok-kelompok KKB teroris di situ. Berarti harus ada Kominfo yang harus terlibat, ada BIN di situ, mungkin yang bisa menanyakan ini tentu anggota DPR, yang punya mitra kerja dengan pemerintah," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More