DPR Minta Kejelasan Langkah Pemerintah Tangani Kekerasan KKB ke Nakes Papua

Senin, 20 September 2021 - 07:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta kejelasan pemerintah tangani kekerasan KKB terhadap tenaga kesehatan di Papua. FOTO/DOK.dpr.go.id
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta kejelasan langkah pemerintah dalam menindaklanjuti dan mencegah kembali terjadinya kasus penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada tenaga kesehatan (nakes) di Papua.

Ia berharap agar gugurnya Gabriela Meilan (22), tenaga kesehatan yang jenazahnya ditemukan di dasar jurang Distrik Kiwirok, Pengunungan Bintang, Papua, Senin (13/9/2021), menjadi peristiwa terakhir kekerasan KKB.

"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan," kata Netty Prasetiyani, Minggu (19/9/2021).

Baca juga: Komnas HAM Papua Tegaskan Serangan KKB ke Nakes Tidak Bisa Dibenarkan





Jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes dan warga sipil lain yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas dan tanggung jawab pemerintah sesuai amanat konstitusi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.

"Apalagi saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19. di mana nakeslah yang menjadi garda terdepan. Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," kata Netty.

Apabila tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya. "Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," ujarnya.

Baca juga: Komandan Operasi KKB Kiwirok Ditembak Mati, Nakes Dievakuasi dari Jurang 400 Meter



Pemerintah juga wajib memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," kata Netty.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More