Kepala Daerah Diminta Jangan Politisasi Bansos
Sabtu, 18 September 2021 - 11:23 WIB
Kepala daerah diminta tidak menjadikan program bantuan sosial sebagai alat pencitraannya. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Kepala daerah diminta tidak menjadikan program bantuan sosial (bansos) sebagai alat pencitraannya. Pemikiran untuk mengurangi beban masyarakat miskin karena terdampak Covid-19 harus jadi landasan dalam pendistribusian bansos .
“Data bansos jangan dipolitisir, tapi mesti diperbaiki. Tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tapi untuk memperbaikinya, agar data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” ujar Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Sabtu (18/9/2021).
Menurut dia, bansos harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan politik, bukan berdasarkan pada kepentingan politik kepala daerah . “Oleh karena itu, para politisi yang menjadi kepala daerah mestinya sadar diri agar jangan berpikir untuk kepentingan politik semata,” kata Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan kepala daerah harus berjuang dan memperjuangkan hak rakyat miskin penerima bansos. “Dengan tidak mengotak-atik atau memanipulasi data bansos,” pungkasnya.
Baca juga: Presiden PKS Bicara Duet Anies-Sandi 2024, Jubir: CLBK Dong
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai perlu ada instansi yang bertanggungjawab penuh atas penyajian dan pembaruan data kemiskinan secara digital, real time, dan terbuka. “Dengan mendayagunakan unit pemerintahan terbawah secara partisipatoris, sehingga dari waktu ke waktu bisa up to date,” katanya secara terpisah.
“Data bansos jangan dipolitisir, tapi mesti diperbaiki. Tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tapi untuk memperbaikinya, agar data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” ujar Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Sabtu (18/9/2021).
Menurut dia, bansos harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan politik, bukan berdasarkan pada kepentingan politik kepala daerah . “Oleh karena itu, para politisi yang menjadi kepala daerah mestinya sadar diri agar jangan berpikir untuk kepentingan politik semata,” kata Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan kepala daerah harus berjuang dan memperjuangkan hak rakyat miskin penerima bansos. “Dengan tidak mengotak-atik atau memanipulasi data bansos,” pungkasnya.
Baca juga: Presiden PKS Bicara Duet Anies-Sandi 2024, Jubir: CLBK Dong
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai perlu ada instansi yang bertanggungjawab penuh atas penyajian dan pembaruan data kemiskinan secara digital, real time, dan terbuka. “Dengan mendayagunakan unit pemerintahan terbawah secara partisipatoris, sehingga dari waktu ke waktu bisa up to date,” katanya secara terpisah.
Lihat Juga :