Mensos Imbau Semua Pihak Hati-hati dengan Data Bansos
Kamis, 16 September 2021 - 17:47 WIB
JAKARTA - Menteri Sosial ( Mensos ) RI Tri Rismaharini meminta semua pihak terkait untuk berhati-hati dengan data, misalnya saat diketahui bahwa bantuan sosial (bansos) tidak sampai karena alamatnya tidak diketahui.
Baca Juga: Mensos
Baca juga: Anggaran Bansos untuk Anak Yatim Disepakati Rp11,3 Triliun
Mensos turut mengevaluasi pencairan bansos di Kalteng kemudian ditemukan persoalan penyaluran bansos seperti belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit-belut terjadi, baik KPM, PKH maupun BPNT.
"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," kata Mensos Risma, Kamis (16/9/2021).
Untuk membuktikan hal itu, Mensos meminta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tinggal di lokasi terdekat, untuk dijemput dan dihadirkan di lokasi pertemuan. Dalam waktu kurang dari satu jam, dua KPM PKH dapat dihadirkan sesuai arahan Mensos.
Ia pun menanyakan kepada dua ibu-ibu penerima bantuan PKH apakah sudah mendapatkan bantuan. Mereka menjawab bahwa belum mendapatkan bantuan dimaksud. Atas kejadian itu, Mensos kembali menegaskan, data penerima bantuan sebenarnya memang ada.
Ia lantas memerintahkan kepada petugas untuk menyerahkan kartu dan memberikan kesempatan kepada KPM mencairkan bantuan dengan menggesek kartu ke mesin edc. Tak lama pencairan berhasil dilakukan yang mana salah satu KPM berhasil mencairkan bantuan senilai Rp1 Juta.
"Nah, ternyata bisa dicairkan tho, jadi data penerima bantuan itu ada. Dan mereka ini kan tinggal tidak jauh dari sini. Bukan di lokasi yang sulit. Pertanyaannya mengapa mereka belum menerima bantuan," jelas Mensos.
Mensos meminta pihak bank, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.
"Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum Minggu ketiga September. Kasihan KPM itu Pak. Tidak ada yang sulit Pak, kalau kita bersungguh-sungguh," ucapnya.
Baca Juga: Mensos
Baca juga: Anggaran Bansos untuk Anak Yatim Disepakati Rp11,3 Triliun
Mensos turut mengevaluasi pencairan bansos di Kalteng kemudian ditemukan persoalan penyaluran bansos seperti belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit-belut terjadi, baik KPM, PKH maupun BPNT.
"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," kata Mensos Risma, Kamis (16/9/2021).
Untuk membuktikan hal itu, Mensos meminta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tinggal di lokasi terdekat, untuk dijemput dan dihadirkan di lokasi pertemuan. Dalam waktu kurang dari satu jam, dua KPM PKH dapat dihadirkan sesuai arahan Mensos.
Ia pun menanyakan kepada dua ibu-ibu penerima bantuan PKH apakah sudah mendapatkan bantuan. Mereka menjawab bahwa belum mendapatkan bantuan dimaksud. Atas kejadian itu, Mensos kembali menegaskan, data penerima bantuan sebenarnya memang ada.
Ia lantas memerintahkan kepada petugas untuk menyerahkan kartu dan memberikan kesempatan kepada KPM mencairkan bantuan dengan menggesek kartu ke mesin edc. Tak lama pencairan berhasil dilakukan yang mana salah satu KPM berhasil mencairkan bantuan senilai Rp1 Juta.
"Nah, ternyata bisa dicairkan tho, jadi data penerima bantuan itu ada. Dan mereka ini kan tinggal tidak jauh dari sini. Bukan di lokasi yang sulit. Pertanyaannya mengapa mereka belum menerima bantuan," jelas Mensos.
Mensos meminta pihak bank, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.
"Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum Minggu ketiga September. Kasihan KPM itu Pak. Tidak ada yang sulit Pak, kalau kita bersungguh-sungguh," ucapnya.
(maf)
tulis komentar anda