Menko PMK Akui Infrastruktur Kesehatan di Indonesia Masih Kurang Baik
Rabu, 01 September 2021 - 21:05 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui pandemi Covid-19 telah menyadarkan jika kondisi infrastruktur kesehatan di Indonesia masih kurang baik. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui pandemi Covid-19 telah menyadarkan jika kondisi infrastruktur kesehatan di Indonesia masih kurang baik. Karena itulah, Muhadjir ingin pandemi Covid menjadi momentum untuk membangun infrastruktur kesehatan agar betul-betul andal di masa depan.
Hal tersebut diungkapkan Muhadjir saat menjadi narasumber dalam acara Round Table Discussion soal pemanfaatan media sosial yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) secara daring. "Kita harus menyadari Covid-19 ini telah menyadarkan banyak hal kepada kita, termasuk infrastruktur kesehatan kita yang masih kurang baik justru dengan Covid-19 ini kita bisa bergegas untuk membangun infrastruktur kesehatan kita agar betul-betul bisa lebih andal di masa depan," ujar Muhadjir dikutip dari keterangan resmi, Rabu (1/9/2021).
Menurut Muhadjir, kebijakan pemerintah bersifat elastis atau berubah-ubah karena menyesuaikan perilaku virus Corona. Banyak asumsi kesehatan yang sudah dibangun untuk penanganan Covid-19, namun akibat perilaku virus yang berubah-ubah, akhirnya turut berdampak pada perubahan kebijakan pemerintah. Misalnya, ibu hamil yang semula diasumsikan tidak akan mudah terkena Covid-19 terbantahkan oleh banyaknya ibu hamil yang terinfeksi Covid-19, bahkan tidak jarang anak yang dilahirkan pun terpapar Covid-19.
Begitu juga remaja yang dinilai memiliki imunitas sangat bagus semakin hari kian banyak yang terjangkit Covid-19. Termasuk, konsep herd immunity atau kekebalan kelompok yang diasumsikan apabila sudah mencapai 70% maka akan mampu melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.
“Asumsi kita kalau semua sudah divaksin lebih dari 70% maka mereka yang belum divaksin akan terpagari oleh mereka yang sudah terjangkit maupun yang divaksin. Kenyataannya jangankan yang belum divaksin, yang sudah vaksin pun bisa terserang Covid-19,” kata dia.
Menurut Muhadjir, hal itu menunjukkan teori herd immunity yang telah terbukti ampuh dalam penanganan wabah-wabah sebelumnya kini terpatahkan oleh Covid-19. Oleh karenanya, semua pihak harus betul-betul diberikan penyadaran dan pemahaman mengenai pentingya kebijakan yang tepat terkait penanganan Covid-19.
Di sisi lain, Muhadjir mengajak Lemhanas di samping mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat, juga ikut menyosialisasikan dan mengedukasi terkait kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Lemhanas diminta ikut memberi pemahaman kepada publik soal kebijakan pemerintah.
Dengan memanfaatkan semua media yang tersedia termasuk jutaan pengguna internet di Indonesia, maka berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan lebih masif dan efektif. “Persoalannya, dalam kaitannya dengan teknologi digital ini ketimpangan masih terjadi dan terus melebar terutama antara mereka yang berada di pusat kota dengan di wilayah pinggiran, tertinggal, dan pedalaman. Ini juga sebetulnya yang menjadi problem kita dan harus juga diselesaikan beriringan,” tutup Muhadjir.
Hal tersebut diungkapkan Muhadjir saat menjadi narasumber dalam acara Round Table Discussion soal pemanfaatan media sosial yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) secara daring. "Kita harus menyadari Covid-19 ini telah menyadarkan banyak hal kepada kita, termasuk infrastruktur kesehatan kita yang masih kurang baik justru dengan Covid-19 ini kita bisa bergegas untuk membangun infrastruktur kesehatan kita agar betul-betul bisa lebih andal di masa depan," ujar Muhadjir dikutip dari keterangan resmi, Rabu (1/9/2021).
Menurut Muhadjir, kebijakan pemerintah bersifat elastis atau berubah-ubah karena menyesuaikan perilaku virus Corona. Banyak asumsi kesehatan yang sudah dibangun untuk penanganan Covid-19, namun akibat perilaku virus yang berubah-ubah, akhirnya turut berdampak pada perubahan kebijakan pemerintah. Misalnya, ibu hamil yang semula diasumsikan tidak akan mudah terkena Covid-19 terbantahkan oleh banyaknya ibu hamil yang terinfeksi Covid-19, bahkan tidak jarang anak yang dilahirkan pun terpapar Covid-19.
Begitu juga remaja yang dinilai memiliki imunitas sangat bagus semakin hari kian banyak yang terjangkit Covid-19. Termasuk, konsep herd immunity atau kekebalan kelompok yang diasumsikan apabila sudah mencapai 70% maka akan mampu melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.
“Asumsi kita kalau semua sudah divaksin lebih dari 70% maka mereka yang belum divaksin akan terpagari oleh mereka yang sudah terjangkit maupun yang divaksin. Kenyataannya jangankan yang belum divaksin, yang sudah vaksin pun bisa terserang Covid-19,” kata dia.
Menurut Muhadjir, hal itu menunjukkan teori herd immunity yang telah terbukti ampuh dalam penanganan wabah-wabah sebelumnya kini terpatahkan oleh Covid-19. Oleh karenanya, semua pihak harus betul-betul diberikan penyadaran dan pemahaman mengenai pentingya kebijakan yang tepat terkait penanganan Covid-19.
Di sisi lain, Muhadjir mengajak Lemhanas di samping mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat, juga ikut menyosialisasikan dan mengedukasi terkait kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Lemhanas diminta ikut memberi pemahaman kepada publik soal kebijakan pemerintah.
Dengan memanfaatkan semua media yang tersedia termasuk jutaan pengguna internet di Indonesia, maka berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 termasuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan lebih masif dan efektif. “Persoalannya, dalam kaitannya dengan teknologi digital ini ketimpangan masih terjadi dan terus melebar terutama antara mereka yang berada di pusat kota dengan di wilayah pinggiran, tertinggal, dan pedalaman. Ini juga sebetulnya yang menjadi problem kita dan harus juga diselesaikan beriringan,” tutup Muhadjir.
(cip)
tulis komentar anda