Masih Pandemi, Legislator PAN Minta Amendemen UUD 1945 Tak Dilanjutkan

Amendemen memang dimungkinkan secara konstitusi, tapi harus dilakukan dengan kajian yang matang dan komprehensif dengan tujuan dan penjelasan yang jelas. "Jangan sampai memunculkan kegaduhan baru di publik karena adanya kecurigaan melebar ke penambahan masa jabatan presiden," katanya.

Apabila amendemen UUD 1945 ditujukan hanya untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan alasan negara tidak lagi memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menurutnya, bukan berarti bangsa ini tidak memiliki arah pembangunan.

"Kita sudah memiliki UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 yang saat ini sedang dievaluasi Bappenas untuk 2025-2050. UU ini telah secara rinci mengatur arah dan sasaran target pembangunan Indonesia yang jauh lebih lengkap dari GBHN itu sendiri," paparnya.

Baca juga: Gerindra: Amendemen UUD 1945 untuk Desain Pembangunan Indonesia Jangka Panjang