DPR Minta Semua Kalangan Sinergi Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19
Senin, 23 Agustus 2021 - 19:42 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mengajak semua kalangan untuk bersinergi menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Semua kalangan diminta untuk bisa bersinergi dalam upaya menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Adanya perbedaan pandangan politik kepala daerah tingkat I dan II yang mengakibatkan penyaluran vaksin Covid-19 terkendala, tidak dibenarkan.
"Perlu kerja sama dengan lintas sektoral, dengan informal, apakah MUI, Muhammadiyah, NU, bekerja sama dalam rangka mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi itu," kata anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Senin (23/8/2021).
Dirinya meminta masyarakat jangan dikorbankan karena perbedaan pandangan politik antara kepala daerah tingkat I dan II. Dia mengingatkan bahwa Pilkada sudah selesai. Dia menambahkan, menjaga dan memelihara masyarakat menjadi tugas setiap kepala daerah. "Jadi, enggak ada lagi dikotomi. Ini orang partai saya, ini bukan orang partai saya, itu harus dijauhkan dari pikiran, perasaan dan lain sebagainya," imbuhnya.
Selain itu, kata dia, memberantas Covid-19 di wilayah masing-masing juga menjadi tugas setiap kepala daerah. "Salah satu pirantinya itu adalah bagaimana sosialisasi vaksinasi bisa dilakukan secara tepat sasaran, efektif dan efisien," ujarnya.
Dia juga meminta jangan ada saling menyalahkan di antara kepala daerah dalam vaksinasi. "Sekarang bagaimana kita satu padu dalam memberantas Pandemi Covid-19, salah satu bentuknya adalah melakukan kekebalan tubuh dengan cara vaksinasi. Ini kan negara NKRI. Dan kita harus tahu pemerintah, presidennya siapa? Jokowi," ungkapnya.
Dia menilai sosialisasi ke masyarakat tentang apa dan manfaat vaksin Covid-19 perlu dilakukan setiap pemerintah daerah. "Jadi, kita harus satu padu dalam memberantas Pandemi Covid-19 dengan cara adalah bagaimana vaksinasi ini sukses kita laksanakan sesuai target pemerintah itu 80 persen dalam jangka waktu tertentu, harus satu padu elemen masyarakat tanpa kecuali. Kita ini satu kesatuan, tidak ada lagi beda pandangan politik, beda pandangan pilihan dan lain sebagainya," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menilai perbedaan pandangan dan kepentingan politik harus dibuang jauh-jauh dalam menghadapi bencana nasional Covid-19 ini. Luqman pun mendukung penuh pihak Istana untuk mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat apabila ada menteri atau kepala daerah yang menolak menjalankan kebijakan vaksinasi.
"Sebut nama dan partai politiknya, apabila dia kader partai. Rakyat harus diberi kejelasan apa yang sebenarnya terjadi," kata Luqman Hakim secara terpisah.
Luqman mengatakan, pemerintah daerah adalah salah satu pelaksana dari kebijakan vaksinasi Covid-19. Sebagai pelaksana, kata dia, seharusnya pemerintah daerah dibekali dengan instruksi dan peralatan yang lengkap oleh pemerintah pusat.
"Perlu kerja sama dengan lintas sektoral, dengan informal, apakah MUI, Muhammadiyah, NU, bekerja sama dalam rangka mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi itu," kata anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Senin (23/8/2021).
Dirinya meminta masyarakat jangan dikorbankan karena perbedaan pandangan politik antara kepala daerah tingkat I dan II. Dia mengingatkan bahwa Pilkada sudah selesai. Dia menambahkan, menjaga dan memelihara masyarakat menjadi tugas setiap kepala daerah. "Jadi, enggak ada lagi dikotomi. Ini orang partai saya, ini bukan orang partai saya, itu harus dijauhkan dari pikiran, perasaan dan lain sebagainya," imbuhnya.
Selain itu, kata dia, memberantas Covid-19 di wilayah masing-masing juga menjadi tugas setiap kepala daerah. "Salah satu pirantinya itu adalah bagaimana sosialisasi vaksinasi bisa dilakukan secara tepat sasaran, efektif dan efisien," ujarnya.
Dia juga meminta jangan ada saling menyalahkan di antara kepala daerah dalam vaksinasi. "Sekarang bagaimana kita satu padu dalam memberantas Pandemi Covid-19, salah satu bentuknya adalah melakukan kekebalan tubuh dengan cara vaksinasi. Ini kan negara NKRI. Dan kita harus tahu pemerintah, presidennya siapa? Jokowi," ungkapnya.
Baca Juga
Dia menilai sosialisasi ke masyarakat tentang apa dan manfaat vaksin Covid-19 perlu dilakukan setiap pemerintah daerah. "Jadi, kita harus satu padu dalam memberantas Pandemi Covid-19 dengan cara adalah bagaimana vaksinasi ini sukses kita laksanakan sesuai target pemerintah itu 80 persen dalam jangka waktu tertentu, harus satu padu elemen masyarakat tanpa kecuali. Kita ini satu kesatuan, tidak ada lagi beda pandangan politik, beda pandangan pilihan dan lain sebagainya," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menilai perbedaan pandangan dan kepentingan politik harus dibuang jauh-jauh dalam menghadapi bencana nasional Covid-19 ini. Luqman pun mendukung penuh pihak Istana untuk mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat apabila ada menteri atau kepala daerah yang menolak menjalankan kebijakan vaksinasi.
"Sebut nama dan partai politiknya, apabila dia kader partai. Rakyat harus diberi kejelasan apa yang sebenarnya terjadi," kata Luqman Hakim secara terpisah.
Luqman mengatakan, pemerintah daerah adalah salah satu pelaksana dari kebijakan vaksinasi Covid-19. Sebagai pelaksana, kata dia, seharusnya pemerintah daerah dibekali dengan instruksi dan peralatan yang lengkap oleh pemerintah pusat.
Lihat Juga :
tulis komentar anda