KPK Sebut Validitas Data Masih Jadi Permasalahan Penyaluran Bansos
Kamis, 19 Agustus 2021 - 14:39 WIB
Maka perlunya pemadanan data oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Dirjen DukCapil. Lanjutnya, dengan harapan satu data Indonesia itu akan tercapai.
"Kalau satu data Indonesia tercapai maka validitas data, baik struktur ekonominya, struktur keluarganya, agama dan lain-lain itu mungkin akan kemudian bisa menjadi terverifikasi secara tepat," paparnya.
Jika data telah tersusun rapih, lanjut Ghufron, KPK dan pihak-pihak lainnya dapat dengan mudah menentukan status sosial dalam memberikan bantuan. Baca juga: Taat Lapor LHKPN Bentuk Komitmen DPR Bantu Upaya Pencegahan Korupsi
"Kalau sudah datangnya secara tepat maka kemudian kita juga bisa memotret bagaimana kelas kelas ekonomi dan kelas-kelas sosialnya sehingga ketika ada bantuan bantuan ataupun ada krisis krisis, kita tidak kemudian masih mendata ulang mendata ulang seakan-akan kita ini tidak memahami terhadap rakyatnya," pungkasnya.
"Kalau satu data Indonesia tercapai maka validitas data, baik struktur ekonominya, struktur keluarganya, agama dan lain-lain itu mungkin akan kemudian bisa menjadi terverifikasi secara tepat," paparnya.
Jika data telah tersusun rapih, lanjut Ghufron, KPK dan pihak-pihak lainnya dapat dengan mudah menentukan status sosial dalam memberikan bantuan. Baca juga: Taat Lapor LHKPN Bentuk Komitmen DPR Bantu Upaya Pencegahan Korupsi
"Kalau sudah datangnya secara tepat maka kemudian kita juga bisa memotret bagaimana kelas kelas ekonomi dan kelas-kelas sosialnya sehingga ketika ada bantuan bantuan ataupun ada krisis krisis, kita tidak kemudian masih mendata ulang mendata ulang seakan-akan kita ini tidak memahami terhadap rakyatnya," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :