Taat Lapor LHKPN Bentuk Komitmen DPR Bantu Upaya Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebutkan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagai bentuk pencegahan korupsi yang harus ditaati oleh seluruh anggota legislatif .

"Ini kewajiban kita. Walau kadang terasa berat karena update per tahun tapi ini bagian dari sistem yang kita sudah sepakati dan bagian dari upaya mencegah korupsi," ujar Mardani, Kamis (19/8/2021).

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebutkan bahwa sebagai perwakilan dari rakyat seharusnya seluruh anggota DPR tidak keberatan dalam melaporkan LHKPN-nya.

"Soal LHKPN apakah semua sudah lapor, itu akan menjadi masukan untuk kita semua. Nanti saya juga akan mengecek pribadi dengan update. Seluruh teman-teman fraksi di DPR tidak keberatan," kata Arteria.

Dia mengungkapkan pentingnya LHKPN sebagai bentuk kepastian hukum dan akuntabilitas anggota dewan terhadap konstituennya.

"Ini masalah siap dan tidak siap, serta diberikan tenggat waktu pada tanggal sekian harus selesai. Kami harus siap memberikan LHKPN sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas anggota dewan kepada publik. Kita semua yang mengurusi Tenaga Ahli, kalau belum akan saya dorong. Dengan ada LHKPN itu ada kepastian hukum," jelas Arteria Dahlan.

Dia menambahkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay juga meminta seluruh anggotanya untuk segera melaporkan LHKPN kepada KPK.

"Kami akan dorong agar seluruh anggota melaporkan sesegera mungkin," kata Saleh.