Janjikan Penambahan dari APBN, DPR Minta KPU Hitung Ulang Anggaran Pilkada
Jum'at, 29 Mei 2020 - 08:50 WIB
“KPU RI hitung semua dari NPHD yang ditetapkan pemerintah daerah. Bukan hanya kekurangan tapi kelebihan. Dari kelebihan semua, KPU juga bisa menutup kekurangan dari kelebihan di NPHD. Karena susah dari pemda, nanti kita akan bahas di APBN. Prioritasnya APBN,” terang Saan.
Selain itu, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR ini menambahkan DPR dan pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk menganggarkan asuransi Kesehatan bagi penyelenggara ad hoc berkaca pada Pemilu 2019 lalu. Termasuk juga soal santunan kematian. Itu semua akan dibahas bersama dengan kekurangan anggaran pilkada lainnya. (Baca juga: Tidak Miliki SIKM, Dishub DKI: Sebanyak 6.364 Orang Diputarbalikkan)
“Tapi, nanti itu dibicarakan karena, ada kekhawatiran di 2019 lalu, ada yang meninggal, kita sudah membicarakan bahwa keselamatan itu menjadi faktor utama yang kita fokuskan. Keselamatan pemilih, penyelenggara dan juga peserta,” pungkasnya.
Selain itu, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR ini menambahkan DPR dan pemerintah juga tengah mempertimbangkan untuk menganggarkan asuransi Kesehatan bagi penyelenggara ad hoc berkaca pada Pemilu 2019 lalu. Termasuk juga soal santunan kematian. Itu semua akan dibahas bersama dengan kekurangan anggaran pilkada lainnya. (Baca juga: Tidak Miliki SIKM, Dishub DKI: Sebanyak 6.364 Orang Diputarbalikkan)
“Tapi, nanti itu dibicarakan karena, ada kekhawatiran di 2019 lalu, ada yang meninggal, kita sudah membicarakan bahwa keselamatan itu menjadi faktor utama yang kita fokuskan. Keselamatan pemilih, penyelenggara dan juga peserta,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :