Laode M Syarif: SDA Penting Diawasi karena Penyumbang Terbesar APBN

Soal ketidakpatuhan perusahaan tambang dan SDA, dia mengakui memang banyak, pada waktu ia masih di KPK, pihaknya melakukan penelitian termasuk tentang izin usaha pertambangan (IUP). Dari 10.040-an IUP seluruh Indonesia, yang memenuhi syarat dan surat-surat lengkap sekitar 6.000-an, banyak yang tidak clean and clear. Ada yang beroperasi secara ilegal, tidak ada izin, izinnya tidak lengkap misalnya tidak ada izin reklamas, ada juga yang nggak punya NPWP sehingga tidak bayar pajak.

“Ada lagi dia tidak melaporkan berapa jumlah batu bara yang diambil per bulan per tahun, ada juga banyak tidak melaporkan berapa hassil yang diekspor. Jumlah kapal yang keluar dari pelabuhan Indonesia lebih sedikit dibanding jumlah kapal di pelabuhan penerima impor, ini aneh,” bebernya.

“Contoh di Kaltim, kalau naik mobil dari Balikpapan ke Samarinda kita akan lihat Bukit Soeharto. Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi tetapi banyak sekali tambang di dalamnya. Pak gubernur tidak boleh tutup mata karena tidak boleh di kawasan konservasi, harus ditutup,” tandas Laode.