PMII Dorong Vaksinasi di Pesantren dan Pedesaan
Sabtu, 07 Agustus 2021 - 19:09 WIB
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta pemerintah merangkul seluruh elemen untuk mensukseskan program vaksinasi Covid-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) meminta pemerintah merangkul seluruh elemen untuk mensukseskan program vaksinasi . Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri mendorong vaksinasi dilakukan di pesantren dan pedesaan.
Abe menilai, vaksinasi di lingkungan pesantren dan pedesaan masih cenderung rendah. Karena itu, Abe meminta pemerintah memprioritaskan program tersebut menyasar santri dan warga desa.
Abe menyinggung adanya rencana kartu vaksin sebagai syarat mengakses fasilitas publik. Sebelum direalisasikan, Abe menyarankan, pemerintah dapat mengintegrasikan seluruh data yang dimiliki Kemenkes dan Ditjen Dukcapil.
"Tentu itu harus ada link and match ya, agar kedepannya data ini lebih baik lagi. Harus ada solusi dari stakeholder untuk memastikan data ini terintegrasi, tidak tumpang tindih dan terpenting menjamin tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi," jelasnya.
Selain itu, Abe menambahkan, masyarakat tak perlu berlarut-larut dalam efikasi vaksin yang dikabarkan turun dalam enam bulan. Terpenting, masyarakat mau mengikuti program vaksinasi dosis satu dan dua terlebih dahulu.
"Efikasi itu masih debatable, tapi dalam hal ini yang penting mari kita vaksin dulu," ucapnya.
Terkait vaksinasi dosis ketiga (booster), Abe mendukung penuh untuk diberikan bagi tenga kesehatan. Masyarakat, sambung Abe, lebih baik menunggu kepastian dari Kemenkes.
"Kita tunggu arahan dari Kemenkes saja terkait dosis ketiga. Karena sebagai warga yang baik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah," ucapnya.
Abe menilai, vaksinasi di lingkungan pesantren dan pedesaan masih cenderung rendah. Karena itu, Abe meminta pemerintah memprioritaskan program tersebut menyasar santri dan warga desa.
Abe menyinggung adanya rencana kartu vaksin sebagai syarat mengakses fasilitas publik. Sebelum direalisasikan, Abe menyarankan, pemerintah dapat mengintegrasikan seluruh data yang dimiliki Kemenkes dan Ditjen Dukcapil.
"Tentu itu harus ada link and match ya, agar kedepannya data ini lebih baik lagi. Harus ada solusi dari stakeholder untuk memastikan data ini terintegrasi, tidak tumpang tindih dan terpenting menjamin tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi," jelasnya.
Selain itu, Abe menambahkan, masyarakat tak perlu berlarut-larut dalam efikasi vaksin yang dikabarkan turun dalam enam bulan. Terpenting, masyarakat mau mengikuti program vaksinasi dosis satu dan dua terlebih dahulu.
"Efikasi itu masih debatable, tapi dalam hal ini yang penting mari kita vaksin dulu," ucapnya.
Terkait vaksinasi dosis ketiga (booster), Abe mendukung penuh untuk diberikan bagi tenga kesehatan. Masyarakat, sambung Abe, lebih baik menunggu kepastian dari Kemenkes.
"Kita tunggu arahan dari Kemenkes saja terkait dosis ketiga. Karena sebagai warga yang baik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah," ucapnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda