Percepat Herd Immunity, Pemerintah Didorong Vaksin Kalangan Pesantren
Kamis, 05 Agustus 2021 - 06:48 WIB
Keterbatasan suplai vaksin telah diakui Menkes RI Budi Gunadi Sadikin, dimana sebelumnya Menkes juga mengakui ada ketimpangan dalam distribusi vaksin. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Keterbatasan suplai vaksin telah diakui Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, dimana sebelumnya Menkes juga mengakui ada ketimpangan dalam distribusi vaksin .
Baca Juga: vaksin
"Insyaallah kami akan lakukan kerja sama dengan Kemenkes, Polri, dan TNI untuk mencoba mencari vaksin dari mana saja yang bisa kita ambil," Ketua Satgas Covid-19 PBNU dr Makky Zamzami dikutip pada laman resmi NU, Kamis (5/8/2021).
Ia menambahkan, Satgas Covid-19 PBNU telah lebih dulu melakukan agenda vaksinasi untuk pesantren-pesantren sebelum program 'Kita Jaga Kiai' itu diluncurkan.
Semula, pemerintah belum fokus untuk mengagendakan vaksinasi di pesantren lalu Satgas Covid-19 PBNU berinisiatif membuka pendaftaran bagi pesantren yang bersedia menjadi tempat vaksinasi.
"Kita bersama ormas keagamaan lain yang menginisiasi itu. Sambil berproses, kami kerja sama dengan para donatur karena kan vaksinasi itu susah, harus ada anggarannya, akhirnya kita bekerja sama dengan Baznas dalam program kita jaga kiai ini," jelasnya.
Menurutnya, vaksinasi di pesantren tidak dapat berjalan sendiri dan harus dilakukan secara bersama-sama dari semua pihak. Hal ini yang membuat Satgas Covid-19 PBNU terus melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Pondok Pesantren (Ditjen PD Pontren) Kementerian Agama RI.
"Jadi bukan siapa yang mendominasi atau siapa yang muncul, tidak, semua harus berbarengan. Harus ada donaturnya, vaksinatornya, kebijakan dan instruksinya. Paling utama adalah vaksin harus ada baru bisa berjalan (vaksinasi pesantren)," urainya.
Baca Juga: vaksin
"Insyaallah kami akan lakukan kerja sama dengan Kemenkes, Polri, dan TNI untuk mencoba mencari vaksin dari mana saja yang bisa kita ambil," Ketua Satgas Covid-19 PBNU dr Makky Zamzami dikutip pada laman resmi NU, Kamis (5/8/2021).
Ia menambahkan, Satgas Covid-19 PBNU telah lebih dulu melakukan agenda vaksinasi untuk pesantren-pesantren sebelum program 'Kita Jaga Kiai' itu diluncurkan.
Semula, pemerintah belum fokus untuk mengagendakan vaksinasi di pesantren lalu Satgas Covid-19 PBNU berinisiatif membuka pendaftaran bagi pesantren yang bersedia menjadi tempat vaksinasi.
"Kita bersama ormas keagamaan lain yang menginisiasi itu. Sambil berproses, kami kerja sama dengan para donatur karena kan vaksinasi itu susah, harus ada anggarannya, akhirnya kita bekerja sama dengan Baznas dalam program kita jaga kiai ini," jelasnya.
Menurutnya, vaksinasi di pesantren tidak dapat berjalan sendiri dan harus dilakukan secara bersama-sama dari semua pihak. Hal ini yang membuat Satgas Covid-19 PBNU terus melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Pondok Pesantren (Ditjen PD Pontren) Kementerian Agama RI.
"Jadi bukan siapa yang mendominasi atau siapa yang muncul, tidak, semua harus berbarengan. Harus ada donaturnya, vaksinatornya, kebijakan dan instruksinya. Paling utama adalah vaksin harus ada baru bisa berjalan (vaksinasi pesantren)," urainya.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda