Perlu Reorientasi Program untuk Percepatan Pencegahan Stunting di Tengah Pandemi
Selasa, 03 Agustus 2021 - 20:12 WIB
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi mengungkapkan, sejumlah tantangan dalam pelaksanaan stranas stunting. Di antaranya belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan penggunaan sumber daya serta keterbatasan kapasitas penyelenggaraan program.
"Selain itu, istilah stunting ternyata belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat. Sedangkan upaya perubahan perilaku untuk mencegah stunting juga akan memerlukan waktu," katanya.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pungkas Bahjuri Ali memaparkan bahwa pandemi juga menyebabkan dampak terhadap penanganan stunting. Antara lain terhambatnya pelayanan kesehatan karena penutupan posyandu sebagai fasilitas pemantauan stunting dan penurunan daya beli masyarakat. Ditambah lagi adanya pengalihan anggaran yang semula dialokasikan untuk program penurunan stunting kepada program penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat, kota/habupaten hingga tingkat desa.
Baca juga: Soroti Persoalan Stunting, Megawati: Ibunya Jangan Sibuk Nonton Sinetron
"Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena diprediksi akan terjadi perlambatan penurunan stunting selama masa pandemi," katanya.
Hasto mengakui, dari anggaran yang diusulkan BKKBN sebesar Rp1,1 triliun ternyata hanya disetujui sebesar sekitar Rp110 miliar oleh pemerintah. Hal ini karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.
"Selain itu, istilah stunting ternyata belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat. Sedangkan upaya perubahan perilaku untuk mencegah stunting juga akan memerlukan waktu," katanya.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pungkas Bahjuri Ali memaparkan bahwa pandemi juga menyebabkan dampak terhadap penanganan stunting. Antara lain terhambatnya pelayanan kesehatan karena penutupan posyandu sebagai fasilitas pemantauan stunting dan penurunan daya beli masyarakat. Ditambah lagi adanya pengalihan anggaran yang semula dialokasikan untuk program penurunan stunting kepada program penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat, kota/habupaten hingga tingkat desa.
Baca juga: Soroti Persoalan Stunting, Megawati: Ibunya Jangan Sibuk Nonton Sinetron
"Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena diprediksi akan terjadi perlambatan penurunan stunting selama masa pandemi," katanya.
Hasto mengakui, dari anggaran yang diusulkan BKKBN sebesar Rp1,1 triliun ternyata hanya disetujui sebesar sekitar Rp110 miliar oleh pemerintah. Hal ini karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19.
Lihat Juga :