Tracing dan Testing
Senin, 02 Agustus 2021 - 06:18 WIB
Lonjakan kasus ini juga berdampak pada keberlangsungan geliat industri manufaktur Indonesia. Hal itu tecermin dari Purchasing Managers Index (PMI) yang turun menjadi 53,5 pada bulan Juni 2021. Angka PMI manufaktur tersebut turun dari sebelumnya yang berada di angka 55,3 poin, terutama pada 3 bulan berturut-turut, yakni Maret, April, dan Mei. Meski mengalami penurunan, Indonesia patut bersyukur karena angka PMI masih berada di atas 50. Angka tersebut menunjukkan bahwa geliat industri manufaktur masih ekspansif. Artinya masih ada kepercayaan dan gairah usaha di tengah dampak peningkatan kasus positif.
Gelombang kedua Covid yang terjadi saat ini juga mendorong beberapa lembaga melakukan koreksi atas target pertumbuhan Indonesia. Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2021. Dalam laporan ADB-July 2021, mereka mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini dari 4,5% menjadi 4,1%. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini tak lain sejalan dengan kembali diterapkannya pembatasan aktivitas ketat sejak awal Juli 2021. Tak hanya itu, Bank Indonesia (BI) pun turut menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dari 4,1-5,1% menjadi 3,5-4,3%. Bank Indonesia melakukan perubahan proyeksi ini disebabkan pengaruh pandemi yang mengganggu kinerja perekonomian di triwulan III-2021. Pada triwulan III-2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi peningkatan penyebaran Covid.
Tracing, Testing, Pemulihan Ekonomi
Penanganan Covid dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang saling bertaut. Indonesia harus memastikan penanganan Covid dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan. Permasalahan ekonomi tak akan bisa terselesaikan bila sisi kesehatan masih memburuk. Saat ini memang penanganan kesehatan adalah prioritas utama walaupun ekonomi masih tetap harus diawasi dengan bijak. Penanganan Covid ini perlu melibatkan banyak pihak, yakni masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan jumlah tracing dan testing di seluruh wilayah Indonesia. Targetnya tentu menurunkan positivity rate dan melaksanakan vaksinasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Penanganan pandemi membutuhkan sinergi yang solid dan harmonis antara pusat dan daerah. Pemerintahan pusat perlu menggandeng pemerintah daerah dalam mengatasi masalah bersama, termasuk penanganan Covid ini dengan mengedepankan keharmonisan. Pencegahan penyebaran dan penanganan pandemi tidak hanya menjadi prioritas pusat, tetapi juga daerah. Selain masalah koordinasi kewenangan, daerah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran penanganan Covid. Termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan percepatan penyelesaian klaim perawatan pasien, yang lebih banyak bersikutat pada hambatan administrasi keuangan. Tentu saja aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik harus tetap ditegakkan dengan memperhatikan kecepatan proses pencairan yang lebih baik.
Gelombang kedua Covid yang terjadi saat ini juga mendorong beberapa lembaga melakukan koreksi atas target pertumbuhan Indonesia. Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2021. Dalam laporan ADB-July 2021, mereka mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini dari 4,5% menjadi 4,1%. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini tak lain sejalan dengan kembali diterapkannya pembatasan aktivitas ketat sejak awal Juli 2021. Tak hanya itu, Bank Indonesia (BI) pun turut menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dari 4,1-5,1% menjadi 3,5-4,3%. Bank Indonesia melakukan perubahan proyeksi ini disebabkan pengaruh pandemi yang mengganggu kinerja perekonomian di triwulan III-2021. Pada triwulan III-2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi peningkatan penyebaran Covid.
Tracing, Testing, Pemulihan Ekonomi
Penanganan Covid dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang saling bertaut. Indonesia harus memastikan penanganan Covid dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan. Permasalahan ekonomi tak akan bisa terselesaikan bila sisi kesehatan masih memburuk. Saat ini memang penanganan kesehatan adalah prioritas utama walaupun ekonomi masih tetap harus diawasi dengan bijak. Penanganan Covid ini perlu melibatkan banyak pihak, yakni masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan jumlah tracing dan testing di seluruh wilayah Indonesia. Targetnya tentu menurunkan positivity rate dan melaksanakan vaksinasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
Penanganan pandemi membutuhkan sinergi yang solid dan harmonis antara pusat dan daerah. Pemerintahan pusat perlu menggandeng pemerintah daerah dalam mengatasi masalah bersama, termasuk penanganan Covid ini dengan mengedepankan keharmonisan. Pencegahan penyebaran dan penanganan pandemi tidak hanya menjadi prioritas pusat, tetapi juga daerah. Selain masalah koordinasi kewenangan, daerah juga perlu mempercepat penyerapan anggaran penanganan Covid. Termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan percepatan penyelesaian klaim perawatan pasien, yang lebih banyak bersikutat pada hambatan administrasi keuangan. Tentu saja aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik harus tetap ditegakkan dengan memperhatikan kecepatan proses pencairan yang lebih baik.
Lihat Juga :