Tracing dan Testing
Senin, 02 Agustus 2021 - 06:18 WIB
Pemerataan Distribusi Vaksin
Vaksinasi adalah salah satu kunci penting dalam penanganan pandemi. Pengalaman di sejumlah negara, semakin tinggi rasio penduduk yang divaksin, tingkat fatalitas dapat dikurangi. Pemerintah pun menggencarkan program vaksinasi untuk mencapai target minimal 70% dari total populasi guna menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Oleh sebab itu, untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut, dari 270 juta penduduk Indonesia diperlukan 188 juta penduduk yang telah divaksin agar tercapai herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Herd immunity di Indonesia (70% penduduk) diperkirakan dicapai pada Maret 2022 atau 15 bulan sejak tahap pertama vaksinasi yang dimulai pada 14 Januari 2021 lalu. Meski demikian herd immunity bisa dipercepat jika ketersediaan vaksin bertambah. Aktivitas ekonomi pun dapat dimulai sebelum herd immunity tercapai, yaitu ketika Covid terkendali atau keadaan di mana kasus terus mengalami penurunan Rt <1. Dalam kondisi ini aktivitas ekonomi dan sosial dapat dimulai dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saat ini, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penduduk yang telah divaksin (1 kali) sebanyak 22,47%. Sementara yang sudah vaksin (2 kali) sebesar 9,67%. Tentu ini masih harus kita tingkatkan terus, setidaknya target 1 juta per hari perlu diupayakan tercapai.
Guna mempercepat kekebalan kelompok, data mengenai ketersediaan vaksin di daerah (terutama daerah dengan tingkat rata-rata positif tinggi) perlu dijaga dan terintegrasi untuk mendapatkan manajemen distribusi vaksin yang lebih baik. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terjadi ketimpangan ketersediaan vaksin antardaerah di Indonesia. Cakupan vaksinasi belum merata antarprovinsi. Tercatat hanya Bali dan Jakarta yang cakupan vaksinasinya telah berada di atas 50%. Sementara di beberapa provinsi lain, cakupan vaksinasi masih sangat rendah, bahkan untuk dosis pertama. Lampung, misalnya, baru mampu menyuntikkan kepada 598.895 orang atau 6,64% dari populasinya. Begitu juga di Maluku Utara, baru diberikan dosis pertama hanya kepada 108.186 orang (8,4%).
Oleh sebab itu semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai. Pada konteks ini penyediaan vaksin dapat dilakukan secara mandiri di mana perusahaan (swasta maupun BUMN) terlibat untuk dapat mengadakan vaksinasi secara mandiri. Hal tesebut tentu sangat baik untuk mengejar rencana percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan target vaksinasi 1 juta dosis per hari. Sejatinya melalui vaksinasi yang terkontrol, termasuk manajemen perdagangan obat yang lebih baik, adalah kunci untuk menekan angka kematian yang saat ini masih tinggi. Semoga.
Vaksinasi adalah salah satu kunci penting dalam penanganan pandemi. Pengalaman di sejumlah negara, semakin tinggi rasio penduduk yang divaksin, tingkat fatalitas dapat dikurangi. Pemerintah pun menggencarkan program vaksinasi untuk mencapai target minimal 70% dari total populasi guna menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Oleh sebab itu, untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut, dari 270 juta penduduk Indonesia diperlukan 188 juta penduduk yang telah divaksin agar tercapai herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Herd immunity di Indonesia (70% penduduk) diperkirakan dicapai pada Maret 2022 atau 15 bulan sejak tahap pertama vaksinasi yang dimulai pada 14 Januari 2021 lalu. Meski demikian herd immunity bisa dipercepat jika ketersediaan vaksin bertambah. Aktivitas ekonomi pun dapat dimulai sebelum herd immunity tercapai, yaitu ketika Covid terkendali atau keadaan di mana kasus terus mengalami penurunan Rt <1. Dalam kondisi ini aktivitas ekonomi dan sosial dapat dimulai dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saat ini, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penduduk yang telah divaksin (1 kali) sebanyak 22,47%. Sementara yang sudah vaksin (2 kali) sebesar 9,67%. Tentu ini masih harus kita tingkatkan terus, setidaknya target 1 juta per hari perlu diupayakan tercapai.
Guna mempercepat kekebalan kelompok, data mengenai ketersediaan vaksin di daerah (terutama daerah dengan tingkat rata-rata positif tinggi) perlu dijaga dan terintegrasi untuk mendapatkan manajemen distribusi vaksin yang lebih baik. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terjadi ketimpangan ketersediaan vaksin antardaerah di Indonesia. Cakupan vaksinasi belum merata antarprovinsi. Tercatat hanya Bali dan Jakarta yang cakupan vaksinasinya telah berada di atas 50%. Sementara di beberapa provinsi lain, cakupan vaksinasi masih sangat rendah, bahkan untuk dosis pertama. Lampung, misalnya, baru mampu menyuntikkan kepada 598.895 orang atau 6,64% dari populasinya. Begitu juga di Maluku Utara, baru diberikan dosis pertama hanya kepada 108.186 orang (8,4%).
Oleh sebab itu semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai. Pada konteks ini penyediaan vaksin dapat dilakukan secara mandiri di mana perusahaan (swasta maupun BUMN) terlibat untuk dapat mengadakan vaksinasi secara mandiri. Hal tesebut tentu sangat baik untuk mengejar rencana percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan target vaksinasi 1 juta dosis per hari. Sejatinya melalui vaksinasi yang terkontrol, termasuk manajemen perdagangan obat yang lebih baik, adalah kunci untuk menekan angka kematian yang saat ini masih tinggi. Semoga.
(war)
tulis komentar anda