Memutus Korupsi dari Hulu Ke Hilir, Optimalisasi Kebijakan One Map Policy PKH Sangat Penting
Rabu, 28 Juli 2021 - 19:41 WIB
a. aksesibilitas wilayah yang akan ditata batas secara topografi sulit dilaksanakan tata batas;
b. penyelesaian hak-hak pihak ke 3 dalam tata batas kawasan hutan;
c. dukungan anggaran dan SDM;
d. komitmen yang tinggi dari stakeholder terkait.
KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan menjalankan fungsi koordinasi mendorong percepatan pencapaian ini bersama- sama dengan Kementerian Lembaga, Pemeritah daerah Provinsi/Kabupaten, universitas, mitra pembangunan dan LSM capaian penetapan kawasan hutan harus terus dimaksimalkan.
b. penyelesaian hak-hak pihak ke 3 dalam tata batas kawasan hutan;
c. dukungan anggaran dan SDM;
d. komitmen yang tinggi dari stakeholder terkait.
KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan menjalankan fungsi koordinasi mendorong percepatan pencapaian ini bersama- sama dengan Kementerian Lembaga, Pemeritah daerah Provinsi/Kabupaten, universitas, mitra pembangunan dan LSM capaian penetapan kawasan hutan harus terus dimaksimalkan.
Lihat Juga :
