Memutus Korupsi dari Hulu Ke Hilir, Optimalisasi Kebijakan One Map Policy PKH Sangat Penting

KPK memahami tantangan capaian penetapan kawasan hutan seperti :

a. aksesibilitas wilayah yang akan ditata batas secara topografi sulit dilaksanakan tata batas;

b. penyelesaian hak-hak pihak ke 3 dalam tata batas kawasan hutan;

c. dukungan anggaran dan SDM;

d. komitmen yang tinggi dari stakeholder terkait.

KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan menjalankan fungsi koordinasi mendorong percepatan pencapaian ini bersama- sama dengan Kementerian Lembaga, Pemeritah daerah Provinsi/Kabupaten, universitas, mitra pembangunan dan LSM capaian penetapan kawasan hutan harus terus dimaksimalkan.

Kini penetapan kawasan hutan sudah tercapai 61% se Indonesia, masih tersisa 37 juta hektare yang belum ditetapkan. padahal UU Cipta kerja mensyaratkan 2 tahun harus selesai. KPK melalui Stranas PK dan menjalankan fungsi koordinasi nya mendorong percepatan pencapaian ini bersama sama dengan Kementerian LEmbaga, Pemeritah daerah Provinsi/Kabupaten, universitas, mitra pembangunan dan LSM