Tim Monitoring dan Pencegahan KPK Sambangi DPP PKB Diskusi Tata Kelola Parpol
Senin, 19 Mei 2025 - 19:48 WIB
loading...
DPP PKB menerima kunjungan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima kunjungan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat. Kedatangan Tim KPK tersebut untuk berdiskusi mengenai tata kelola partai politik (parpol).
Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik kedatangan Tim KPK sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan oleh PKB.
"Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapa pun karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun, Senin (19/5/2025).
Baca juga: DPR Apresiasi Kinerja Polri Ungkap Ribuan Kasus Premanisme
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.
"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," kata Cucun.
Baca juga: Mendagri Usulkan Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp3 Ribu Per Suara
Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik kedatangan Tim KPK sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan oleh PKB.
"Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapa pun karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun, Senin (19/5/2025).
Baca juga: DPR Apresiasi Kinerja Polri Ungkap Ribuan Kasus Premanisme
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.
"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," kata Cucun.
Baca juga: Mendagri Usulkan Dana Bantuan Parpol Naik Jadi Rp3 Ribu Per Suara
Lihat Juga :
