PPKM Level 4 Diperpanjang, PB PMII Dorong Jokowi Lakukan Langkah Ini
Senin, 26 Juli 2021 - 15:58 WIB
Kelima, pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan positivity rate untuk mengetahui risiko persebaran Covid 19, bukan dari pendekatan angka kematian.
Keenam, memperkuat partisipasi publik dan pemerataan vaksinasi adalah kunci mempercepat herd immunity (imunitas kelompok).
Ketujuh, pemerintah pusat perlu segera memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah agar adanya kebijakan penanggulangan pandemi Covid 19 yang terintegrasi. Informasi kebijakan yang berubah-ubah menimbulkan kebingungan dalam penanganan Covid 19 di lapangan. Kemanusiaan harus dikedepankan, elit politik juga harus mengurangi ego untuk menghilangkan fragmentasi politik dalam perjuangan melawan Covid 19.
Kedelapan, pemerintah perlu mempercepat penyaluran bansos yang efektif dan tepat sasaran. Percepatan penyaluran bansos harus diiringi dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tidak terjadi potensi konflik antar masyarakat.
Kesembilan, pemerintah harus secara tegas menindak oknum yang berupaya mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi, baik tindakan politisasi kesehatan maupun tindakan lainnya yang justru merugikan banyak pihak.
"Kepada segenap kader PMII di seluruh Nusantara untuk senantiasa memperketat protokol kesehatan, menghindari kerumunan yang berpotensi memunculkan klaster penularan dan bergotong royong memperluas jangkauan vaksinasi kepada masyarakat. Kita harus berkontribusi mempercepat pembentukan herd immunity dan memutus mata rantau penyebaran pandemi Covid 19 di Indonesia."
Keenam, memperkuat partisipasi publik dan pemerataan vaksinasi adalah kunci mempercepat herd immunity (imunitas kelompok).
Ketujuh, pemerintah pusat perlu segera memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah agar adanya kebijakan penanggulangan pandemi Covid 19 yang terintegrasi. Informasi kebijakan yang berubah-ubah menimbulkan kebingungan dalam penanganan Covid 19 di lapangan. Kemanusiaan harus dikedepankan, elit politik juga harus mengurangi ego untuk menghilangkan fragmentasi politik dalam perjuangan melawan Covid 19.
Kedelapan, pemerintah perlu mempercepat penyaluran bansos yang efektif dan tepat sasaran. Percepatan penyaluran bansos harus diiringi dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tidak terjadi potensi konflik antar masyarakat.
Kesembilan, pemerintah harus secara tegas menindak oknum yang berupaya mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi, baik tindakan politisasi kesehatan maupun tindakan lainnya yang justru merugikan banyak pihak.
"Kepada segenap kader PMII di seluruh Nusantara untuk senantiasa memperketat protokol kesehatan, menghindari kerumunan yang berpotensi memunculkan klaster penularan dan bergotong royong memperluas jangkauan vaksinasi kepada masyarakat. Kita harus berkontribusi mempercepat pembentukan herd immunity dan memutus mata rantau penyebaran pandemi Covid 19 di Indonesia."
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(zik)
tulis komentar anda