Capres-Cawapres 2024 Sudah Ditransaksikan di Panggung Belakang Politik
Rabu, 30 Juni 2021 - 20:10 WIB
Ilustrasi/Dok SINDOnews
JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menduga para penentu atau king maker Pilpres 2024 sudah mulai membahas mengenai capres-cawapres 2024 di panggung belakang politik. Menurutnya, pembahasan di panggung belakang politik ini amat menentukan kontestasi Pilpres 2024 .
"Saya berpandangan pencalonan-pencalonan itu sebenarnya sangat tergantung panggung belakang politik. Kalau mau jujur, pasangan paslon itu dikomunikasikan, ditransaksikan di panggung belakang politik. Sebenarnya di belakang panggung belakang politik, sudah 'menikah', sudah 'mahar'," kata Emrus dalam diskusi publik bertajuk 'The King Makers 2024: Megawati, Jokowi, Prabowo, Siapa Lagi?' yang disiarkan secara daring, Rabu (30/6/2021).
Emrus mencontohkan, kemunculan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode melalui deklarasi dukungan Jokowi-Prabowo Subianto (Jok-Pro) 2024 oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari merupakan salah satu bentuk bahasan di panggung belakang politik.
"Meskipun saya tidak setuju dengan tiga periode. Bahkan saya baca di media lima periode dia (Qodari) mendukung," kata Emrus.
Menurut Dosen Ilmu Komunikasi UPH ini, upaya memasangkan tokoh di panggung belakang politik adalah the real politic atau pembahasan politik yang sesungguhnya, jadi bukan yang dimunculkan di media. Karena, begitu peristiwa itu diberitakan media, para elite ini mencoba mem-framing-nya, baik dari sudut pandangnya dan lain-lainnya.
"Jadi the real politic menurut penelitian saya ketika ambil doktor saya adalah di panggung belakang politik yang kita tidak tahu, hanya elite-elite yang tahu."
Emrus menjelaskan, pembahasan di panggung belakang politik ini transaksional dan penuh dengan kepentingan-kepentingan. Begitu sepakat, mereka keluar dan berbicara soal idealisme di hadapan publik bahwa pencalonan atau memasangkan capres-cawapres ini demi kepentingan bangsa dan negara.
"Padahal sudah diatur, (misalnya) Emrus jadi menteri ini, Wempy (Direktur Eksekutif Sulindo) jadi menteri ini, sudah diatur. Karena apa? pemasangan tidak terlepas dari power sharing, itu dilakukan sebelum mereka dalam tanda kutip ke KUA untuk dinikahkan (didaftarkan ke KPU)," pungkas Emrus.
Lihat Juga: Teliti Langkah Cak Imin sebagai Cawapres 2024, Mahasiswa S2 Paramadina Ini Raih IPK 3,95
"Saya berpandangan pencalonan-pencalonan itu sebenarnya sangat tergantung panggung belakang politik. Kalau mau jujur, pasangan paslon itu dikomunikasikan, ditransaksikan di panggung belakang politik. Sebenarnya di belakang panggung belakang politik, sudah 'menikah', sudah 'mahar'," kata Emrus dalam diskusi publik bertajuk 'The King Makers 2024: Megawati, Jokowi, Prabowo, Siapa Lagi?' yang disiarkan secara daring, Rabu (30/6/2021).
Emrus mencontohkan, kemunculan wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode melalui deklarasi dukungan Jokowi-Prabowo Subianto (Jok-Pro) 2024 oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari merupakan salah satu bentuk bahasan di panggung belakang politik.
"Meskipun saya tidak setuju dengan tiga periode. Bahkan saya baca di media lima periode dia (Qodari) mendukung," kata Emrus.
Menurut Dosen Ilmu Komunikasi UPH ini, upaya memasangkan tokoh di panggung belakang politik adalah the real politic atau pembahasan politik yang sesungguhnya, jadi bukan yang dimunculkan di media. Karena, begitu peristiwa itu diberitakan media, para elite ini mencoba mem-framing-nya, baik dari sudut pandangnya dan lain-lainnya.
"Jadi the real politic menurut penelitian saya ketika ambil doktor saya adalah di panggung belakang politik yang kita tidak tahu, hanya elite-elite yang tahu."
Emrus menjelaskan, pembahasan di panggung belakang politik ini transaksional dan penuh dengan kepentingan-kepentingan. Begitu sepakat, mereka keluar dan berbicara soal idealisme di hadapan publik bahwa pencalonan atau memasangkan capres-cawapres ini demi kepentingan bangsa dan negara.
"Padahal sudah diatur, (misalnya) Emrus jadi menteri ini, Wempy (Direktur Eksekutif Sulindo) jadi menteri ini, sudah diatur. Karena apa? pemasangan tidak terlepas dari power sharing, itu dilakukan sebelum mereka dalam tanda kutip ke KUA untuk dinikahkan (didaftarkan ke KPU)," pungkas Emrus.
Lihat Juga: Teliti Langkah Cak Imin sebagai Cawapres 2024, Mahasiswa S2 Paramadina Ini Raih IPK 3,95
(zik)
tulis komentar anda