Wakil Ketua MPR Minta Kualitas Layanan Pengobatan Kanker Ditingkatkan

Direktur Utama RS. Kanker Dharmais, Soeko W. Nindito mengungkapkan, sebagai rumah sakit rujukan pengobatan kanker nasional pihaknya melihat banyak hal yang harus segera diatasi agar pelayanan kesehatan terhadap penderita kanker menjadi lebih baik. Menurut Soeko, permasalahan yang dihadapi dalam pengobatan kanker bagaikan mengepel lantai di hari hujan. Bila kebocoran tidak segera ditambal, berbagai masalah tidak akan pernah selesai.

Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Aru Wisaksono Sudoyo berpendapat mekanisme JKN dengan BPJS Kesehatan merupakan sistem yang fantastis. Karena, jelasnya, masih banyak negara yang belum mampu menerapkan sistem pembiayaan kesehatan secara nasional di negara mereka. Aru menyarankan agar pembiayaan pelayanan kesehatan bisa diterapkan secara efektif dalam pengobatan kanker, harus diterapkan kebijakan therapy first line regimen secara menyeluruh, BPJS co-sharing dengan asuransi swasta dalam pembiayaan, deteksi dini kanker dibiayai dan menurunkan pajak atas obat-obatan.

Jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat politik anggaran harus bergeser fokusnya pada politik anggaran kesehatan publik agar deteksi dini kanker bisa dilaksanakan secara luas. ”Langkah itu harus dilakukan agar BPJS Kesehatan yang sebagian besar dananya diserap untuk membiayai pengobatan kanker stadium 3 dan 4, tidak ikut terkena kanker alias kantong kering. Karena itu, pemerataan ketersediaan fasilitas deteksi dini kanker di setiap daerah harus menjadi sebuah keniscayaan,” katanya.