Ikhtiar Cegah Covid-19, Cuti Bersama Dikurangi
Senin, 21 Juni 2021 - 06:18 WIB
Maksud lain dari pernyataan tersebut, Tjahjo menginginkan ASN tidak memanfaatkan hari terjepit untuk mengambil cuti agar mereka libur lebih lama. Jadi, ASN dapat memilih cuti di hari lain. Bahkan, kini Tjahjo mengatakan, istilah cuti bersama itu tidak ada, semua ASN harus konsentrasi untuk kesehatan masyarakat seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
Adapun Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu dengan menerbitkan surat edaran (SE) untuk perusahaan. SE tersebut akan disampaikan kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati, dan wali kota.
Dia pun menegaskan, keputusan pemerintah untuk menggeser dua libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021 merupakan upaya menekan penyebaran Covid-19. “Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif Covid-19,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim menilai, SKB tiga menteri tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi mobilitas warga pada hari-hari libur dimaksud yang dikhawatirkan memperparah penyebaran Covid-19. Karena itu, dia merespons positif keputusan tersebut.
“SKB tiga menteri itu merupakan ikhtiar yang strategis untuk pengendalian penyebaran Covid-19 melalui mobilitas dan interaksi sesama warga pada hari-hari libur,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Kendati demikian, dia meminta agar kebijakan tersebut harus disertai dengan kebijakan-kebijakan lain agar tidak mubazir. Di antaranya, pertama, pemerintah perlu melarang pembukaan tempat-tempat wisata pada hari libur nasional.
“Melonjaknya angka Covid-19 saat ini, menurut saya, akibat dari kebijakan pemerintah yang mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur Lebaran kemarin. Di banyak tempat wisata terjadi over capacity, mobilitas, dan interaksi masyarakat tidak terkendali,” jelasnya.
Kedua, pemerintah harus mempercepat penyelesaian vaksinasi bagi 181 juta penduduk Indonesia. Sampai hari ini angka rata-rata orang yang divaksin masih di bawah 1 juta tiap hari. Pemerintah, menurut dia, harus berusaha keras agar angka orang tervaksin bisa mencapai 2 juta orang tiap hari sehingga target 181 juta orang tervaksin akan bisa dicapai dalam setengah tahun ke depan. Ini sangat penting agar kekebalan komunal dapat segera terwujud.
“Tanpa kebijakan-kebijakan strategis seperti itu, maka menurut saya, SKB tiga menteri tidak akan memiliki arti penting dalam pengendalian Covid-19,” tandas politikus yang juga Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB.
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan, keputusan pemerintah sangat tepat untuk menghindari ada libur panjang yang terkadang sengaja diciptakan oleh para ASN saat hari terjepit.
Adapun Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan yang telah dituangkan dalam SKB tiga menteri itu dengan menerbitkan surat edaran (SE) untuk perusahaan. SE tersebut akan disampaikan kepada perusahaan-perusahaan melalui gubernur, bupati, dan wali kota.
Dia pun menegaskan, keputusan pemerintah untuk menggeser dua libur nasional dan meniadakan cuti bersama Natal 2021 merupakan upaya menekan penyebaran Covid-19. “Kami sepakat bahwa kita perlu melakukan ikhtiar untuk menghindarkan penyebaran yang lebih masif Covid-19,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Luqman Hakim menilai, SKB tiga menteri tersebut dimaksudkan untuk mengurangi potensi mobilitas warga pada hari-hari libur dimaksud yang dikhawatirkan memperparah penyebaran Covid-19. Karena itu, dia merespons positif keputusan tersebut.
“SKB tiga menteri itu merupakan ikhtiar yang strategis untuk pengendalian penyebaran Covid-19 melalui mobilitas dan interaksi sesama warga pada hari-hari libur,” ujarnya saat dihubungi kemarin.
Kendati demikian, dia meminta agar kebijakan tersebut harus disertai dengan kebijakan-kebijakan lain agar tidak mubazir. Di antaranya, pertama, pemerintah perlu melarang pembukaan tempat-tempat wisata pada hari libur nasional.
“Melonjaknya angka Covid-19 saat ini, menurut saya, akibat dari kebijakan pemerintah yang mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur Lebaran kemarin. Di banyak tempat wisata terjadi over capacity, mobilitas, dan interaksi masyarakat tidak terkendali,” jelasnya.
Kedua, pemerintah harus mempercepat penyelesaian vaksinasi bagi 181 juta penduduk Indonesia. Sampai hari ini angka rata-rata orang yang divaksin masih di bawah 1 juta tiap hari. Pemerintah, menurut dia, harus berusaha keras agar angka orang tervaksin bisa mencapai 2 juta orang tiap hari sehingga target 181 juta orang tervaksin akan bisa dicapai dalam setengah tahun ke depan. Ini sangat penting agar kekebalan komunal dapat segera terwujud.
“Tanpa kebijakan-kebijakan strategis seperti itu, maka menurut saya, SKB tiga menteri tidak akan memiliki arti penting dalam pengendalian Covid-19,” tandas politikus yang juga Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB.
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan, keputusan pemerintah sangat tepat untuk menghindari ada libur panjang yang terkadang sengaja diciptakan oleh para ASN saat hari terjepit.
tulis komentar anda