Jokowi Ingin Revisi UU ITE, DPR Soroti Penegakan Hukum yang Tak Seragam
Selasa, 15 Juni 2021 - 15:35 WIB
Menurut Kharis, pada prinsipnya Komisi I DPR siap untuk melakukan pembahasan revisi UU ITE bersama dengan pemerintah, selama usulan itu sudah dikirimkan pemerintah ke DPR, di mana usulan RUU itu harus masuk dulu ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk kemudian bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya.
“Pada prinsipnya kita siap, dari berbagai masukan dan mungkin juga pemerintah sebagai yang mengusulkan kalau memang betul akan dilakukan revisi, saya tidak tahu sampai sejauh mana, kalau sudah disampaikan usul revisinya kepada DPR, saya kira Komisi I juga siap sekali untuk membahas,” tegas politikus PKS ini.
Bahkan, dia menambahkan, Komisi I DPR juga akan mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat untuk membahas UU ITE ini, khususnya mengenai pasal karet yang selama ini menjadi pembahasan publik.
“Tentunya juga nanti akan melibatkan masukan-masukan dari masyarakat, mungkin untuk untuk bisa menghindari pasal karet yang dimaksud sesuai dengan tema pembahasan pada hari ini,” tuturnya.
“Pada prinsipnya kita siap, dari berbagai masukan dan mungkin juga pemerintah sebagai yang mengusulkan kalau memang betul akan dilakukan revisi, saya tidak tahu sampai sejauh mana, kalau sudah disampaikan usul revisinya kepada DPR, saya kira Komisi I juga siap sekali untuk membahas,” tegas politikus PKS ini.
Bahkan, dia menambahkan, Komisi I DPR juga akan mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat untuk membahas UU ITE ini, khususnya mengenai pasal karet yang selama ini menjadi pembahasan publik.
“Tentunya juga nanti akan melibatkan masukan-masukan dari masyarakat, mungkin untuk untuk bisa menghindari pasal karet yang dimaksud sesuai dengan tema pembahasan pada hari ini,” tuturnya.
(maf)
Lihat Juga :