Pemerintah Diharapkan Tak Lengah dalam Menghadapi Wabah Corona
Senin, 20 April 2020 - 13:26 WIB
Wabah pandemi virus Corona atau Covid-19 telah membuat semua sektor sibuk dalam menanggulanginya. Tapi, apakah tepat jika semua sektor hanya ikut-ikutan sibuk. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Wabah pandemi virus Corona atau Covid-19 telah membuat semua sektor di pemerintahan sibuk dalam menanggulanginya. Tapi, apakah tepat jika semua sektor hanya ikut-ikutan sibuk bahkan ada kementerian yang malahan sibuk sendiri membuat aturan baru yang justru melemahkan salah satu BUMN energi di negeri ini.
"Pemerintah diharapkan tidak lengah terhadap kondisi pascawabah corona ini berlalu, karena akan ada tantangan sangat berat menunggu negeri ini mulai tahun 2021 dan seterusnya," kata mantan Wakil Komisi VI DPR, Inas N Zubir, Senin (20/4/2020).
Menurut Inas, salah satu persoalan APBN yang perlu dibenahi dan dibutuhkan ketegasan dari pemerintah adalah masalah subsidi yang tidak pernah jelas konsepnya dari tahun ke tahun.
"Di mana pemerintah berkali-kali gagap dan gagal dalam menerapkan subsudi tertutup atau subsidi orang/rumah tangga untuk LPG bahkan opsi menerbitkan kartu Combo pun akhirnya tidak jelas juntrungannya," ucap Inas.
Dewan Penasehat DPP Partai Hanura ini menjelaskan, padahal TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatakan, dengan menggunakan skema distribusi subsidi tertutup LPG 3Kg, akan ada penghematan keuangan negara karena subsidi LPG yang tepat sasaran.
"Jika kita bicara basis data kemiskinan, maka sumbernya adalah TNP2K, dimana menurut TNP2K populasi yang rentan miskin ada 25,7 juta rumah tangga, dan apabila angka tersebut diasumsikan sebagai rumah tangga yang mendapat subsidi dari APBN misalnya senilai Rp50.000,- per bulan per rumah tangga, maka diperkirakan subsidi LPG 3 kilogram yang perlu dianggarkan di APBN senilai Rp15.42 triliun," ungkapnya.
Menurut dia, seandainya menggunakan data APBN pada tahun 2019 di mana subsidi terhadap barang yakni LPG 3 kg, maka angkanya adalah subsidi sebesar 6,97 juta metrik ton LPG atau senilai Rp75.22 triliun.
"Angka tersebut terpaut jauh dengan subsidi kepada orang/rumah tangga dari perhitungan diatas, artinya akan diperoleh efisiensi sebesar Rp58.8 triliun dari subsidi LPG," tegasnya.
"Pemerintah diharapkan tidak lengah terhadap kondisi pascawabah corona ini berlalu, karena akan ada tantangan sangat berat menunggu negeri ini mulai tahun 2021 dan seterusnya," kata mantan Wakil Komisi VI DPR, Inas N Zubir, Senin (20/4/2020).
Menurut Inas, salah satu persoalan APBN yang perlu dibenahi dan dibutuhkan ketegasan dari pemerintah adalah masalah subsidi yang tidak pernah jelas konsepnya dari tahun ke tahun.
"Di mana pemerintah berkali-kali gagap dan gagal dalam menerapkan subsudi tertutup atau subsidi orang/rumah tangga untuk LPG bahkan opsi menerbitkan kartu Combo pun akhirnya tidak jelas juntrungannya," ucap Inas.
Dewan Penasehat DPP Partai Hanura ini menjelaskan, padahal TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatakan, dengan menggunakan skema distribusi subsidi tertutup LPG 3Kg, akan ada penghematan keuangan negara karena subsidi LPG yang tepat sasaran.
"Jika kita bicara basis data kemiskinan, maka sumbernya adalah TNP2K, dimana menurut TNP2K populasi yang rentan miskin ada 25,7 juta rumah tangga, dan apabila angka tersebut diasumsikan sebagai rumah tangga yang mendapat subsidi dari APBN misalnya senilai Rp50.000,- per bulan per rumah tangga, maka diperkirakan subsidi LPG 3 kilogram yang perlu dianggarkan di APBN senilai Rp15.42 triliun," ungkapnya.
Menurut dia, seandainya menggunakan data APBN pada tahun 2019 di mana subsidi terhadap barang yakni LPG 3 kg, maka angkanya adalah subsidi sebesar 6,97 juta metrik ton LPG atau senilai Rp75.22 triliun.
"Angka tersebut terpaut jauh dengan subsidi kepada orang/rumah tangga dari perhitungan diatas, artinya akan diperoleh efisiensi sebesar Rp58.8 triliun dari subsidi LPG," tegasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda