Pemerintah dan Ulama Harus Perkuat Sinergi Wujudkan Kemaslahatan Umat

Terkait dengan adanya pembatalan ibadah haji tahun 2021 ini dan kalau adalah pemerintah yang memutuskan, maka itu adalah hak dari mereka. Dengan adanya keputusan tersebut, kewajiban umat adalah menerimanya.

”Pertama di dalam kaidah fikih dikatakan, ‘tasyaruful imam firoki iyatihi manutun ala maslaha’. Seorang pemimpin ketika dia memberikan keputusan di tengah rakyatnya itu dibangun diatas maslahat. Kalau dia memandang ada maslahat di dalam hal tersebut kenapa tidak ? Apalagi jika kebijakan tersebut dasarnya adalah karena menjaga keselamatan umat, karena masih masa pandemi Covid-19,” tuturnya.

Menurut dia, penjagaan terhadap jiwa itu salah satu hal pokok untuk dijaga dan dipelihara di dalam agama. Di dalam sepanjang sejarah adanya umat Islam sendiri sudah lebih 40 kali tidak ada ibadah haji dengan berbagai pertimbangan, alasan dan sebab yang terjadi.

”Oleh karena itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat hendaknya membuka pintu pembahasan di dalam hal ini dan malah harusnya mereka bekerja sama dengan pemerintah terkait hal ini. Kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat dan saudara-saudara kita yang harusnya sudah haji tapi karena ada pandemi dia batal haji, tak perlu dia khawatir,” ucap Pembina Yayasan Al-Madinah Solo itu.