Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali, Komisi III Cecar Menkumham

Bahkan, kata Benny, yang menghapus kala itu adalah Ketua MK yang saat ini menjadi Menko Polhukam di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin, Mahfud MD. Dia mengaku mendengar kabar bahwa Mahfud mendukung agar pasal penghinaan itu dihidupkan kembali dalam KUHP.

"Saya mendengar sayup-sayup bahwa beliau (Mahfud MD) juga mendukung pasal ini dihidupkan lagi, coba dicek nanti kalau saya salah. Kalau saya tidak salah waktu beliau jadi Ketua MK, ya saya termasuk Ketua Panja saat itu menolak, enggak usahlah kita hidupkan pasal penghinaan ini," terang Benny.

"Tapi temen-temen memaksa ya sudah, kalau temen-temen maksa saya paham untuk selamatkan Bapak Presiden Jokowi yang orang suka-sukanya menghina omong di medsos, saya pun betul juga ini, saya setuju itu," sambungnya.

Kemudian, Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengkritisi keberadaan pasal penghinaan presiden di dalam draf RKUHP. Menurutnya, pasal tersebut dialihkan ke perdata, bukan pidana. Tujuannya, agar tidak melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang berperan rumpun eksekutif dalam menyelesaikan perkara.

"Saya sendiri dari dulu, dari mahasiswa, paling benci ini pasal. Saya rasa kalau saya ditanya, baiknya ini dialihkan ke ranah perdata saja. Jadi penyelesaiannya ke arah perdata," kata Habiburokhman di kesempatan sama.

Habiburokhman mengatakan selama pasal penghinaan presiden masih masuk ranah pidana maka akan timbul pandangan, pasal tersebut digunakan untuk pihak yang berseberangan dengan pemerintah.