Ditjen Khusus Kemenag Bakal Buat Pesantren Lebih Strategis
Rabu, 09 Juni 2021 - 07:10 WIB
Menag Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan tambahan eselon I di Kemenag yaitu Ditjen Pesantren
JAKARTA - Guna mendukung kebijakan Peta Jalan Kemandirian Pesantren, Kementerian Agama ( Kemenag ) RI akan menambah direktorat di unit eselon 1 yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) pesantren. Usul dan pengajuannya kini sedang berproses di Kementerian PAN RB.
Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman menyampaikan nantinya pesantren akan diurus oleh satu Direktorat Jenderal tersendiri, sehingga posisi pesantren akan menjadi jauh lebih strategis. Mengingat saat ini pesantren membutuhkan sentuhan kebijakan yang lebih intensif setidaknya sebanyak 32 ribu Pondok Pesantren telah tersebar di seluruh Indonesia.
"Bahkan kenaikan signifikan terjadi setahun yang lalu. Sekitar 30% pesantren hadir mengisi ruang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini menjadi alasan utama mengapa Menteri Agama (Menag) berkepentingan meluaskan jangkauan, serta menjadikan pesantren menjadi satu dari tujuh program prioritasnya saat ini," Nuruzzaman dikutip dalam rilis yang dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu, (09/06/2021).
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas telah menetapkan Kemandirian Pesantren sebagai salah satu program prioritas Kemenag di bawah kepemimpinannya. Hal ini menjadi wujud implementasi UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, sekaligus menjawab mandatori tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menag Yaqut.
Selain melakukan Pembentukan Dirjen Pesantren, Kemenag juga terus mengupayakan rekognisi terhadap pesantren terutama bagi pesantren salaf. Nuruzzaman menyebut saat ini muncul stigma bahwa pesantren salaf tidak diakui secara resmi oleh negara, lulusannya, termasuk kiainya yang tidak mempunyai gelar pendidikan formal.
Kemudian program kemandirian pesantren juga menyasar pada program penguatan ekonomi pesantren, agar pesantren dapat mandiri melaksanakan fungsinya sebagai Pendidikan dan Dakwa. Program ini tidak hanya menyampaikan bantuan, namun juga pendampingan hingga coaching.
"Kita akan dampingi sampai berjalannya progress penguatan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren," papar Nuruzzaman.
Kemenag pun sedang menginisiasi program di sembilan pesantren yaitu Pesantren As'adiyah Kalimantan Utara, Pesantren Nahdlatul Ulum Maros Sulawesi Selatan, Pesantren Dayah Darul Atiq NAD, Pesantren Qomarul Huda NTB, Pesantren Al Imdad Yogyakarta, Pesantren At Tahdzib Jawa Timur, Pesantren Tarbiyatul Banin Cirebon,
Pesantren Al Amin Riau, serta Pesantren Raudatul Mubtadiin Jawa Tengah.
"Dalam waktu dekat, Kemenag akan melakukan diskusi dengan Deputi 1 Menko Ekonomi untuk mengundang kementerian lain dibawah Menko Ekonomi agar dapat bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk melakukan dan menyukseskan program kemandirian pesantren,"imbuhnya.
Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman menyampaikan nantinya pesantren akan diurus oleh satu Direktorat Jenderal tersendiri, sehingga posisi pesantren akan menjadi jauh lebih strategis. Mengingat saat ini pesantren membutuhkan sentuhan kebijakan yang lebih intensif setidaknya sebanyak 32 ribu Pondok Pesantren telah tersebar di seluruh Indonesia.
"Bahkan kenaikan signifikan terjadi setahun yang lalu. Sekitar 30% pesantren hadir mengisi ruang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini menjadi alasan utama mengapa Menteri Agama (Menag) berkepentingan meluaskan jangkauan, serta menjadikan pesantren menjadi satu dari tujuh program prioritasnya saat ini," Nuruzzaman dikutip dalam rilis yang dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu, (09/06/2021).
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas telah menetapkan Kemandirian Pesantren sebagai salah satu program prioritas Kemenag di bawah kepemimpinannya. Hal ini menjadi wujud implementasi UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, sekaligus menjawab mandatori tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menag Yaqut.
Selain melakukan Pembentukan Dirjen Pesantren, Kemenag juga terus mengupayakan rekognisi terhadap pesantren terutama bagi pesantren salaf. Nuruzzaman menyebut saat ini muncul stigma bahwa pesantren salaf tidak diakui secara resmi oleh negara, lulusannya, termasuk kiainya yang tidak mempunyai gelar pendidikan formal.
Kemudian program kemandirian pesantren juga menyasar pada program penguatan ekonomi pesantren, agar pesantren dapat mandiri melaksanakan fungsinya sebagai Pendidikan dan Dakwa. Program ini tidak hanya menyampaikan bantuan, namun juga pendampingan hingga coaching.
"Kita akan dampingi sampai berjalannya progress penguatan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren," papar Nuruzzaman.
Kemenag pun sedang menginisiasi program di sembilan pesantren yaitu Pesantren As'adiyah Kalimantan Utara, Pesantren Nahdlatul Ulum Maros Sulawesi Selatan, Pesantren Dayah Darul Atiq NAD, Pesantren Qomarul Huda NTB, Pesantren Al Imdad Yogyakarta, Pesantren At Tahdzib Jawa Timur, Pesantren Tarbiyatul Banin Cirebon,
Pesantren Al Amin Riau, serta Pesantren Raudatul Mubtadiin Jawa Tengah.
"Dalam waktu dekat, Kemenag akan melakukan diskusi dengan Deputi 1 Menko Ekonomi untuk mengundang kementerian lain dibawah Menko Ekonomi agar dapat bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk melakukan dan menyukseskan program kemandirian pesantren,"imbuhnya.
(muh)
tulis komentar anda