Penyelenggaraan Haji Kembali Gagal, PAN Pertanyakan Upaya Kemenag

JAKARTA - Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2021. Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan resmi dan terbuka atas hal tersebut. Sebab, otoritas Arab Saudimenyatakan sama sekali belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan haji tahun ini.

"Semestinya, dari awal Kementerian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi. Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan juga memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat. Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/6/2021).



Atas dasar itu, sambung Ketua DPP PAN ini, wajar jika Fraksi PAN menanyakan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Kemenag dalam mengupayakan terlaksananya haji tahun 2021. Sebab sebelumnya beredar informasi bahwa jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena vaksin yang dipakai jamaah haji kita belum masuk daftarWHO.

"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya (Emergency Use Listing) WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," ujarnya.

Menurut Saleh, persoalan pemberangkatan haji ini dinilai akan menjadi isu krusial. Sebab, ini adalah tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jamaah haji. Artinya, antrean akan semakin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan.

"Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?," tukas legislator asal Sumatera Utara itu.



Bahkan, mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menambahkan, Indonesia dinilai sangat tertinggal dalam melakukan diplomasi haji dengan Saudi. Dari berita yang beredar, pemerintah Malaysia malah justru sudah bertemu dengan putra mahkota kerajaan Saudi. Dari pertemuan itu, kerajaan Malaysia dijanjikan akan menerima tambahan kuota sebanyak 10.000.

Dalam konteks ini, dia menambahkan, Kemenag perlu memberikan penjelasan terkait surat Dubes Arab Saudi untuk Indonesia tersebut. Atau, Kemenag perlu melakukan negosiasi langsung terkait rencana pemberangkatan haji. Harapannya, tahun ini Indonesia tetap bisa memberangkatkan calon jamaah haji, walupun dengan jumlah kuota yang dikurangi.

"Kemarin kan kementerian agama membatalkan keseluruhan. Semestinya, pemerintah tetap membuka peluang untuk memberangkatkan jamaah. Minimal, jamaah haji plus dengan pelayanan berbasis protokol kesehatan," pungkas mantan ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.