Pemerintah Tidak Berangkatkan Jamaah Haji 2021, PKS: Diplomasi Lemah
Jum'at, 04 Juni 2021 - 08:57 WIB
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021 dikritisi anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf. Bukhori menilai keputusan pemerintah melalui Kemenag itu terkesan tergesa-gesa.
"Saya menyayangkan pengumuman yang terkesan tergesa-gesa, karena Saudi belum umumkan ketentuan penyelenggaraan, namun sudah pasti kuota besarnya yaitu 100.000," ujar Bukhori Yusuf kepada SINDOnews, Kamis (3/6/2021).
Menurut Bukhori, pandemi Covid-19 bukan menjadi satu-satunya persoalan mendasar yang mendorong pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021. "Persoalan mendasar selain Covid-19 adalah diplomasi yang lemah dan tidak equal," ujarnya.
Dia pun memberikan alasan lainnya. "Jika kuota untuk luar Arab Saudi itu 40.000, maka sesuai porsi Indonesia kalau 3.000-an, artinya tidak perlu persiapan yang lama dan cukup dengan beberapa kali angkut," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi sampai dengan 22 Syawal 1442 Hijriah, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.
Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan bahwa dirinya sudah enam musim haji bertugas di Arab Saudi. Selama itu lobi-lobi terkait ibadah haji selalu dilakukan. Bahkan sebelum pandemi kuota Indonesia mengalami penambahan sebanyak 20.000.
Agus menyebut bahwa berbagai usaha yang extraordinary sudah dilakukan diplomat Indonesia di Arab Saudi. Diplomasi tidak hanya berhubungan dengan kementerian-kementerian, tapi bisa berkorespondensi dengan Raja Salman dan Pangeran MBS. "Kita diberikan akses oleh Saudi melakukan komunikasi korespondensi dengan Raja Salman dan MBS. Saya kira tidak ada diplomasi di atas level itu lagi. Artinya level tertinggi sudah kita lakukan demi kemaslahatan jamaah haji Indonesia," katanya.
"Saya menyayangkan pengumuman yang terkesan tergesa-gesa, karena Saudi belum umumkan ketentuan penyelenggaraan, namun sudah pasti kuota besarnya yaitu 100.000," ujar Bukhori Yusuf kepada SINDOnews, Kamis (3/6/2021).
Menurut Bukhori, pandemi Covid-19 bukan menjadi satu-satunya persoalan mendasar yang mendorong pemerintah membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021. "Persoalan mendasar selain Covid-19 adalah diplomasi yang lemah dan tidak equal," ujarnya.
Dia pun memberikan alasan lainnya. "Jika kuota untuk luar Arab Saudi itu 40.000, maka sesuai porsi Indonesia kalau 3.000-an, artinya tidak perlu persiapan yang lama dan cukup dengan beberapa kali angkut," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi sampai dengan 22 Syawal 1442 Hijriah, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.
Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan bahwa dirinya sudah enam musim haji bertugas di Arab Saudi. Selama itu lobi-lobi terkait ibadah haji selalu dilakukan. Bahkan sebelum pandemi kuota Indonesia mengalami penambahan sebanyak 20.000.
Agus menyebut bahwa berbagai usaha yang extraordinary sudah dilakukan diplomat Indonesia di Arab Saudi. Diplomasi tidak hanya berhubungan dengan kementerian-kementerian, tapi bisa berkorespondensi dengan Raja Salman dan Pangeran MBS. "Kita diberikan akses oleh Saudi melakukan komunikasi korespondensi dengan Raja Salman dan MBS. Saya kira tidak ada diplomasi di atas level itu lagi. Artinya level tertinggi sudah kita lakukan demi kemaslahatan jamaah haji Indonesia," katanya.
(zik)
tulis komentar anda