Pulihkan Ekonomi, Banggar DPR Dorong Efektivitas Penanganan Covid-19
Kamis, 03 Juni 2021 - 17:56 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini melanjutkan, APBN tahun 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada tahun 2023. Hal mana defisit anggaran akan kembali berada di bawah 3%, sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.
"Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022, sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023," katanya.
Dia berharap kebijakan tersebut segera diikuti langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu untuk mendorong keseimbangan primer bergerak menuju positif dalam jangka menengah dan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis yang aman dan terkendali.
"Kami berharap dalam pembahasan rapat-rapat panja nantinya pemerintah bisa mempersiapkan dan mengonsolidasikan semua data dan informasi di setiap kementerian dan lembaga yang dibutuhkan selama pembahasan ditingkat panja, terutama data perpajakan, PNBP, subsidi, belanja dan investasi pembiayaan PMN BUMN, bisa disajikan dengan baik, agar kualitas pembahasan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN tahun 2022, semakin meningkat dan berjalan dengan lancar," ujarnya.
Dengan demikian, sambung dia, amanah konstitusi untuk menghasilkan politik anggaran yang mencerminkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai.
"Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022, sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023," katanya.
Dia berharap kebijakan tersebut segera diikuti langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu untuk mendorong keseimbangan primer bergerak menuju positif dalam jangka menengah dan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis yang aman dan terkendali.
"Kami berharap dalam pembahasan rapat-rapat panja nantinya pemerintah bisa mempersiapkan dan mengonsolidasikan semua data dan informasi di setiap kementerian dan lembaga yang dibutuhkan selama pembahasan ditingkat panja, terutama data perpajakan, PNBP, subsidi, belanja dan investasi pembiayaan PMN BUMN, bisa disajikan dengan baik, agar kualitas pembahasan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN tahun 2022, semakin meningkat dan berjalan dengan lancar," ujarnya.
Dengan demikian, sambung dia, amanah konstitusi untuk menghasilkan politik anggaran yang mencerminkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai.
(dam)
tulis komentar anda