Pulihkan Ekonomi, Banggar DPR Dorong Efektivitas Penanganan Covid-19
Kamis, 03 Juni 2021 - 17:56 WIB
loading...
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Ketua Banggar (Banggar) DPR MH Said Abdullah berharap belanja pemerintah pusat mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional .
Langkah tersebut dinilainya penting untuk mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial. Karena itu, beberapa prioritas belanja yang dilakukan pemerintah harus tepat sasaran
Salah satunya, kata dia, memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional tahun 2022.
Menurut Said, prioritas belanja Pemerintah juga harus mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit.
"Semua alokasi anggaran pemerintah pusat tersebut harus berbasis kepada output, outcome dan hasil yang terukur dengan baik (result based)," kata Said di Jakarta, Kamis (3/6/2021).Baca juga: Wagub DKI Beberkan 2 Penyebab Kasus Covid-19 Naik Usai Lebaran
Selain itu, kata dia, rencana pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikatakannya penting agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik ditingkat pusat maupun daerah.
"Kami mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan quality control anggaran; memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi; serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional," tutur politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini,
Menurut dia, TKDD tidak hanya sekadar menutup kekurangan APBD, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif di daerah. Karena itu, politikus asal Sumenep Madura ini mendorong agar kebijakan dana desa yang sudah memasuki tahun ke delapan, lebih difokuskan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Di samping itu, sambung dia, juga mengembalikan peran desa sebagai lumbung ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budi daya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa. "Ini urgent agar memperkuat keberadaan desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pembangunan ekonomi nasional," tandasnya.Baca juga: Menlu: Seluruh Negara Alami Keterlambatan Pengiriman Vaksin Covid-19
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini melanjutkan, APBN tahun 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada tahun 2023. Hal mana defisit anggaran akan kembali berada di bawah 3%, sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.
"Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022, sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023," katanya.
Dia berharap kebijakan tersebut segera diikuti langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu untuk mendorong keseimbangan primer bergerak menuju positif dalam jangka menengah dan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis yang aman dan terkendali.
"Kami berharap dalam pembahasan rapat-rapat panja nantinya pemerintah bisa mempersiapkan dan mengonsolidasikan semua data dan informasi di setiap kementerian dan lembaga yang dibutuhkan selama pembahasan ditingkat panja, terutama data perpajakan, PNBP, subsidi, belanja dan investasi pembiayaan PMN BUMN, bisa disajikan dengan baik, agar kualitas pembahasan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN tahun 2022, semakin meningkat dan berjalan dengan lancar," ujarnya.
Dengan demikian, sambung dia, amanah konstitusi untuk menghasilkan politik anggaran yang mencerminkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai.
Langkah tersebut dinilainya penting untuk mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial. Karena itu, beberapa prioritas belanja yang dilakukan pemerintah harus tepat sasaran
Salah satunya, kata dia, memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional tahun 2022.
Menurut Said, prioritas belanja Pemerintah juga harus mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit.
"Semua alokasi anggaran pemerintah pusat tersebut harus berbasis kepada output, outcome dan hasil yang terukur dengan baik (result based)," kata Said di Jakarta, Kamis (3/6/2021).Baca juga: Wagub DKI Beberkan 2 Penyebab Kasus Covid-19 Naik Usai Lebaran
Selain itu, kata dia, rencana pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikatakannya penting agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik ditingkat pusat maupun daerah.
"Kami mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan quality control anggaran; memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi; serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional," tutur politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini,
Menurut dia, TKDD tidak hanya sekadar menutup kekurangan APBD, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif di daerah. Karena itu, politikus asal Sumenep Madura ini mendorong agar kebijakan dana desa yang sudah memasuki tahun ke delapan, lebih difokuskan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Di samping itu, sambung dia, juga mengembalikan peran desa sebagai lumbung ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budi daya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa. "Ini urgent agar memperkuat keberadaan desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pembangunan ekonomi nasional," tandasnya.Baca juga: Menlu: Seluruh Negara Alami Keterlambatan Pengiriman Vaksin Covid-19
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini melanjutkan, APBN tahun 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada tahun 2023. Hal mana defisit anggaran akan kembali berada di bawah 3%, sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.
"Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022, sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023," katanya.
Dia berharap kebijakan tersebut segera diikuti langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan. Upaya itu untuk mendorong keseimbangan primer bergerak menuju positif dalam jangka menengah dan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis yang aman dan terkendali.
"Kami berharap dalam pembahasan rapat-rapat panja nantinya pemerintah bisa mempersiapkan dan mengonsolidasikan semua data dan informasi di setiap kementerian dan lembaga yang dibutuhkan selama pembahasan ditingkat panja, terutama data perpajakan, PNBP, subsidi, belanja dan investasi pembiayaan PMN BUMN, bisa disajikan dengan baik, agar kualitas pembahasan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN tahun 2022, semakin meningkat dan berjalan dengan lancar," ujarnya.
Dengan demikian, sambung dia, amanah konstitusi untuk menghasilkan politik anggaran yang mencerminkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat dapat tercapai.
(dam)
Lihat Juga :
