Prabowo Absen Rapat DPR, Effendi Simbolon: Apa Kita Harus Panggil Paksa
Senin, 31 Mei 2021 - 17:24 WIB
Absennya Menhan Prabowo Subianto mendapatkan kritikan dari Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon yang keberatan karena Wamenhan meminta RDP dilakukan tertutup. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pada Senin (31/5/2021) siang ini, Komisi I DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) , Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) guna membahas Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan , Minimum Essential Force (MEF) Tahap III tahun 2020-2024, isu Papua dan isu pertahanan lainnya.
Wamenhan, Letjen TNI M Herindra hadir mewakili Menhan Prabowo Subianto, sementara Kepala Staf 3 Matra TNI dan Kabais mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Baca juga: Wamenhan Minta Rapat Pembahasan Renstra Pertahanan Digelar Tertutup
Absennya Prabowo ini mendapatkan kritikan dari Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon yang keberatan karena Wamenhan meminta RDP dilakukan tertutup. Menurutnya, rapat Komisi I juga perlu pendalaman dan mengambil keputusan di mana jawaban dan keputusan bisa didapat jika Menhan hadir.
"Pimpinan, karena ini RDP, rakernya Rabu (dengan Menhan), kenapa tidak digeser materi ini (tertutup) di hari Rabu. Taat kepada azas juga, kita tidak hanya mendengar penjelasan dari pihak-pihak, kalau kita tanyakan Pak Wamen, susah juga posisinya. Kita harus mengambil keputusan politik di sini," ujar Effendi di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Oleh karena itu, kata Politikus PDIP ini, jika Rabu (2/6/2021) besok ada jadwal Raker dengan Menhan. Dirinya sangat menantikan Menhan dan Panglima TNI bisa hadir, jangan lagi ada alasan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan karena rapat di DPR juga penting.
"Kalau kita masuk pembahasan RDP terus kita nanti pendalaman pada Pak Wamen apa iya? Padahal Rabu kira rapat lagi, apa kita harus panggil paksa," katanya.
Effendi memohon maaf atas ketegasannya karena yang dibahas ini merupakan masalah negara. Jadi, yang menyampaikan dan menjawab harus menterinya langsung sebagai pemegang kuasa anggaran.
"Isu ini yang harus menyampaikan si menterinya, si pengguna anggarannya. Mohon dipertimbangan, agar kita teman-teman ini nggak ada masalah lain, cuma mendudukkan posisi sebenarnya," tutup Effendi.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi I DPR selaku pimpinan RDP, Abdul Kharis Almasyhari menengahi bahwa bahan sudah disiapkan Wamenhan, jadi hal-hal yang tidak bisa dijawab pada hari ini bisa dilanjutkan lagi dalam Raker dengan Menhan Rabu besok. Sementara di sini ada KSAD, KSAU, KSAL dan Kabais sehingga bisa membantu menjawab dan mengurangi pembahasan pada Rabu besok.
"Hal yang tidak bisa dijawab Wamenhan, Kabais, bisa dijawab lagi ketika Pak Menhan dan Panglima hadir. Dengan demikian rapat akan kita selenggarakan secraa tertutup, mohon pihak yang tidak semestinya ada di ruangan ini mohon meninggalkan ruangan," ujar Kharis sembari menutup rapat.
Wamenhan, Letjen TNI M Herindra hadir mewakili Menhan Prabowo Subianto, sementara Kepala Staf 3 Matra TNI dan Kabais mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Baca juga: Wamenhan Minta Rapat Pembahasan Renstra Pertahanan Digelar Tertutup
Absennya Prabowo ini mendapatkan kritikan dari Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon yang keberatan karena Wamenhan meminta RDP dilakukan tertutup. Menurutnya, rapat Komisi I juga perlu pendalaman dan mengambil keputusan di mana jawaban dan keputusan bisa didapat jika Menhan hadir.
"Pimpinan, karena ini RDP, rakernya Rabu (dengan Menhan), kenapa tidak digeser materi ini (tertutup) di hari Rabu. Taat kepada azas juga, kita tidak hanya mendengar penjelasan dari pihak-pihak, kalau kita tanyakan Pak Wamen, susah juga posisinya. Kita harus mengambil keputusan politik di sini," ujar Effendi di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Oleh karena itu, kata Politikus PDIP ini, jika Rabu (2/6/2021) besok ada jadwal Raker dengan Menhan. Dirinya sangat menantikan Menhan dan Panglima TNI bisa hadir, jangan lagi ada alasan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan karena rapat di DPR juga penting.
"Kalau kita masuk pembahasan RDP terus kita nanti pendalaman pada Pak Wamen apa iya? Padahal Rabu kira rapat lagi, apa kita harus panggil paksa," katanya.
Effendi memohon maaf atas ketegasannya karena yang dibahas ini merupakan masalah negara. Jadi, yang menyampaikan dan menjawab harus menterinya langsung sebagai pemegang kuasa anggaran.
"Isu ini yang harus menyampaikan si menterinya, si pengguna anggarannya. Mohon dipertimbangan, agar kita teman-teman ini nggak ada masalah lain, cuma mendudukkan posisi sebenarnya," tutup Effendi.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi I DPR selaku pimpinan RDP, Abdul Kharis Almasyhari menengahi bahwa bahan sudah disiapkan Wamenhan, jadi hal-hal yang tidak bisa dijawab pada hari ini bisa dilanjutkan lagi dalam Raker dengan Menhan Rabu besok. Sementara di sini ada KSAD, KSAU, KSAL dan Kabais sehingga bisa membantu menjawab dan mengurangi pembahasan pada Rabu besok.
"Hal yang tidak bisa dijawab Wamenhan, Kabais, bisa dijawab lagi ketika Pak Menhan dan Panglima hadir. Dengan demikian rapat akan kita selenggarakan secraa tertutup, mohon pihak yang tidak semestinya ada di ruangan ini mohon meninggalkan ruangan," ujar Kharis sembari menutup rapat.
(kri)
tulis komentar anda